Fraksi PKB Jatim: Sekda Baru Harus Bisa Jembatani Legislatif dan Eksekutif

SURABAYA (suarakawan.com) – Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FPKB), Anisa Sakur berharap Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim yang baru bisa menjembatani antara pihak legislatif dan eksekutif. Sehingga, dalam menjalankan roda pemerintahan, kedua lembaga itu bisa bersinergi.

“Kami berharap agar Sekda baru menjembatani Gubernur dengan dewan. Jika harus benar benar mengerti, apa yang sudah berjalan selama ini bagaimana bisa ditingkatkan kerjasama ya sehingga masalah tidak akan terjadi,” katanya pada Kamis (22/3).

Menurut dia, Sekdaprov Jatim yang baru juga harus berpihak dan bisa menerjemahkan program yang pro rakyat. Sehingga, anggaran dan pembangunan di Jatim bisa berjalan cepat mengutamakan kepentingan rakyat.

“Apa yang sudah baik ditingkatkan sehingga masalah yang timbul tidak terjadi. Sekda harus benar benar mengerti U Budgeting dan mengerti mengenai kepentingan mana yang didahulukan dan program pro rakyat,” tambahnya.

Seperti diketahui, Gubernur Jawa Timur Soekarwo dikabarkan akan segera mengganti Sekdaprov Jatim Akhmad Suhardi, yang akan memasuki masa pensiun. Saat ini, ada empat nama pejabat yang berpeluang menggantikan posisi Sukardi karena sudah lulus Diklatpim 1. Mereka adalah Kadispenda Jatim Bobby Sumarsono, Asisten 2 Setdaprov  Jatim Fattah Yasin, Kadishub Jatim Wahid Wahyudi dan Kepala Dinas Pedindstrian dan Persaingan Jatim M Ardi. Sementara itu, satu pejabat lagi yakni Kadinskala Jatim Heru Tjahjono sedang mengikuti  Diklatpim 1.

Sementara itu, Kepala Badan Pendidkan dan Latihan (Badiklat) Pemprov Jatim Mujib Affan mengatakan, pejabat yang nantinya menduduki posisi Sekda harus memenuhi beberapa kriteria. Diantara adalah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, setidaknya selama lima tahun.

“Yang sudah mengikuti Diklatpim 1 calon Sekdaprov karena eselon 1 yang menjadi syarat utama untuk menduduki Sekda oleh lan (lembaga administrasi negara) dan ini melalui seleksi yang sangat ketat syarat administrasi pangkat, jabatan, golongan dan pendidikan serendah-rendahbya S2 dan syarat penunjang usia pernah menduduki jabatan jpt (jabatan pimpinan tinggi Pratama) misa kepala dinas setidaknya 5 tahun sebelum pensiun dan pernah mengikuti Diklatpim 2,” pungkasnya.  (aca/rur)

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Fraksi PKB Jatim: Sekda Baru Harus Bisa Jembatani Legislatif dan Eksekutif"