Media Online "suarakawan.com" mengutamakan profesional, integritas, keberagaman serta menyajikan dan melayani kepuasan pembacanya maupun kepercayaan|| Mahal Itu Pilihan! Berarti Berkualitas & Puas || Semangat dalam menjalankan tugas merupakan ciri khas karakter bangsa indonesia yang mau berjuang & bekerja keras dari berbagai aspek kehidupan terutama dalam menjaga keutuhan negara dan rakyat Indonesia. Mari menyongsong dan menatap hari esok dengan menjalankan amanat cikal bakal negara RI serta Rakyat Indonesia atas Pancasila & UUD 1945 Asli & Sungguh2 Bukan Selalu Menjadi Penindasan kepada Rakyat...|| Suarakawan.com memberikan kemudahan & pelayanan buat pembaca dari berbagai lapisan dengan bahasa di seluruh dunia.||

Forum Ulama Pesantren Madura Kirim Surat Ke MK

04 Aug 2014 // 18:23 // PILPRES, POLITIK & PEMERINTAHAN

MKSURABAYA (suarakawan.com) – Prihatin dengan kecurangan dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, Forum Ulama Pesantren Madura mengirim surat kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva. Surat tersebut dikirim Senin (4/8) dan ditembuskan kepada Ketua KPU RI dan Bawaslu RI.

“Ulama pesantren Madura merasa terpanggil untuk memberi support dan dukungan moral kepada MK agar menegakkan keadilan seadil-adilnya,” kata KH Ali Karrar Shinhaji dari Ponpes Misdar Lenteng Proppo Pamekasan kepada wartawan di Surabaya, Senin (4/8).

Ada delapan kiai yang meneken surat untuk Ketua MK tersebut. Mereka adalah para pengaruh Ponpes di empat Kabupaten di Madura yang tergabung dalam Forum Ulama Pesantren Madura, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.

Ke delapan kiai itu, KH A Muqsith Idris (PP An Nuqayah Guluk-Guluk Sumenep), KH Taufiqurrahman (PP Mathlabul Ulum Jambu Sumenep), KH Moch Syamsul Arifin (PP Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan), KH Ali Karrar Shinhaji (PP Misdar Lenteng Proppo Pamekasan), KH Buchori Makshum (PP Al-Islami Torjun Sampang), KH Mahrus Abd Malik (PP Al-Ihsan Jranguan Sampang), KH Nuruddin A Rahman (PP Al-Hikam Burneh Bangkalan) dan KH Jazuli Nur (PP Nur Amanah Bangkalan.

Para kiai ini telah mencermati maraknya kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres 2014. Terutama kecurangan yang terjadi di 14 kabupaten/kota di Jatim hingga membuat kubu Prabowo-Hatta melakukan gugatan.

Karena itu, mereka meminta MK harus adil dalam menyidangkan gugatan kubu Prabowo-Hatta. Independensi MK ini sangat dinantikan demi tercapainya Pemilu yang jujur dan adil yang terletak pada kedaulatan rakyat sepenuhnya secara utuh dan menyeluruh.

“Kami sangat bergantung pada keputusan MK yang independen dan konstitusional. Ini agar Indonesia khususnya Jatim dan Madura tetap aman kondusif. Semoga MK diberi kekuatan menjalankan konstitusi secara objektif dan konsisten,” jelasnya. (Bng/era)

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar Anda




  • Terkini