Media Online "suarakawan.com" mengutamakan profesional, integritas, keberagaman serta menyajikan dan melayani kepuasan pembacanya maupun kepercayaan|| Mahal Itu Pilihan! Berarti Berkualitas & Puas || Semangat dalam menjalankan tugas merupakan ciri khas karakter bangsa indonesia yang mau berjuang & bekerja keras dari berbagai aspek kehidupan terutama dalam menjaga keutuhan negara dan rakyat Indonesia. Mari menyongsong dan menatap hari esok dengan menjalankan amanat cikal bakal negara RI serta Rakyat Indonesia atas Pancasila & UUD 1945 Asli & Sungguh2 Bukan Selalu Menjadi Penindasan kepada Rakyat...|| Suarakawan.com memberikan kemudahan & pelayanan buat pembaca dari berbagai lapisan dengan bahasa di seluruh dunia.||

Fadli Zon Diminta Bekerja Tak Hanya Seremonial

17 Aug 2017 // 06:35 // HEADLINE, POLITIK & PEMERINTAHAN

fadli

JAKARTA (suarakawan.com) – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Adrianus Garu meminta Wakil Ketua DPR Fadli Zon bekerja seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Fadli diminta jangan hanya bekerja seremonial berupa menerima tamu atau memberikan materi dalam seminar, tetapi ikut terjun langsung ke masyarakat seperti Jokowi.

“Fadli itu manusia yang tidak objektif. Tidak ada yang baik di mata dia dengan Presiden Jokowi. Apa dia tidak lihat pembangunan di mana-mana selama dua tahun Jokowi memimpin? Harus objektif kalau mengkritik,” kata Andre, sapaan akrab Adrianus di gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/8).

Sebelumnya, Fadli mengkritik pidato kenegaraan Jokowi yang menyebutnya sangat normatif. Fadli menilai pidato Jokowi tidak sesuai dengan realitas lapangan.

“Presiden harus memeriksa kenyataan di masyarakat. Jangan angka saja. Saya itu ke bawah berbeda. Harga listrik naik, dan daya beli kurang,” kritik Fadli.

Andre menjelaskan masalah listrik bukan kesalahan pemerintahan Jokowi. Masalah itu berasal dari beberapa pemerintahan sebelumnya, di mana minim sekali membangun infrastruktur pembangkit listrik dalam skala besar. Akibatnya, pasokan listrik terbatas. Kondisi itu membuat harga listrik mahal.

“Fadli apa tidak lihat Jokowi lagi gencar-gencarnya membangun pembangkit listik di mana-mana. Itu salah satunya untuk menekan tarif listrik,” tutur politisi Partai Hanura ini.

Dia juga mengemukakan sebelum Jokowi menjadi presiden, banyak proyek-proyek listrik yang mangkrak. Proyek hanya sampai pada peletakan batu pertama atau ground breaking. Setelah itu tidak jelas kelanjutannya, padahal anggaran negara sudah dikucurkan dalam jumlah yang sanga besar.

“Jokowi akhirnya bekerja dengan melihat masalah yang sudah ada agar bisa bermanfaat buat rakyat dan daerah?. Jokowi terpaksa harus membereskan semua itu. Fadli tidak pernah bersuara terkait proyek mangkrak itu,” ujar Andre.

Terkait rendahnya daya beli masyarakat, dia tegaskan selama ini, masyarakat dimanjakan dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah sebelumnya. Kondisi itu menambah daya beli masyarakat.

Era Jokowi, program seperti itu dihapus. Uangnnya kemudian dialihkan ke pembangunan infrastruktur. Akibatnya, daya beli masyarakat berkurang.

“Selama ini, daya beli masyarakat lebih ditopang oleh kebiasaaan konsumtif. Saat ini, diubah polanya menjadi ke produktif. Maka tidak heran kalau terjadi penurunan daya beli masyarakat,” tutur anggota Komite IV DPD ini.

Dia juga meminta Fadli agar memperhatikan pertimbangan DPD dalam masalah pembahasan APBN. Selama ini, DPD sudah memasukkan pertimbangan-pertimbangan kedaerahan dalam porsi APBN. Namun pertimbangan-pertimbangan DPD selalu tidak direspons positif oleh DPR.
?
“Kami minta DPR agar pertimbangan DPD dapat diakomodir dalam APBN tahun 2018 karena itu aspirasi daerah yang disatukan dalam Musrenbangda dan masuk dalam Musrenbangnas. Kami sangat prihatin karena dari dulu semua aspirasi daerah yang masuk Musrenbang jarang diakomodir. Maka dalam APBN 2018 dan seterusnya harus diakomodiri semuanya,” tutup Andre.(bs/rur)

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar Anda




  • Terkini