ESDM Sosialisasikan Pengaturan BBM Subsidi

JAKARTA – Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) per 31 Maret 2011 mulai mensosialisasikan pelaksanaan pengaturan BBM bersubsidi di Kantor Kementerian ESDM hari ini.

“Tujuannya dalam rangka memantapkan persiapan pelaksanaan pengaturan BBM bersubsidi pada 31 Maret 2011 dilakukan sosialisasi untuk Kapolda/Kapolsek se-Jabodetabek dan sekitarnya,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas, Sutisna Prawira, dalam siaran persnya, di Jakarta, Kamis (31/3).

Sosialiasi tersebut disampaikan oleh Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh bersama instansi terkait, seperti Kepolisian, Bappenas, Kementerian Perhubungan, Organda, PT Pertamina, BPH Migas, Ditjen Migas dan Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu, langkah Kementerian ESDM ini merupakan rangkaian kegiatan pelaksanaan pengaturan BBM bersubsidi untuk penyamaan persepsi dari setiap Kementerian dan Lembaga pemerintah agar pengaturan BBM bersubsidi ini dapat dimengerti oleh seluruh jajaran Pemerintahan.

Pertemuan kali ini dimaksudkan untuk lebih memantapkan pemahaman atas kebijakan pengaturan BBM bersubsidi, pola pengawasan, dan operasionalnya.

Untuk melaksanakan program tersebut, kementerian ESDM membuat lima kelompok kerja (pokja), yakni Kelompok Kerja Operasional, Kelompok Kerja Pengawasan, Kelompok Kerja Sosialisasi, Kelompok Kerja Hukum, dan Kelompok Kerja Sosial Ekonomi.

Nantinya, Ditjen Migas menyampaikan kebijakan Pengaturan BBM Bersubsidi. BPH Migas menyampaikan rencana aksi dan strategi pelaksanaan pengawasan Pengaturan BBM Bersubsidi serta pola kerja sama dengan aparat penegak hukum.

Kemudian Pertamina menyampaikan kesiapan operasional yang mencakup kesiapan infrastruktur dan sistem distribusi dalam pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian BBM.

Sementara Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri menyampaikan kebijakan Pemerintah Daerah dalam mendukung kebijakan pengaturan BBM bersubsidi.

Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyampaikan klasifikasi dan pengaturan angkutan umum. Bappenas menyampaikan perubahan pola konsumsi masyarakat. Adapun untuk mendukung kebijakan pengaturan BBM bersubsidi diharapkan seluruh aparat keamanan dapat bersinergi dalam meningkatkan pengawasan.(tempo/ara)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *