DPRD Tunggu Janji Pemkot Untuk Operasi Supermarket Bodong

supermarket (dok)

SURABAYA (suarakawan.com) – Penertiban supermarket bodong atau tanpa ijin rencananya akan ditertibkan besok (04/07) oleh Pemkot Surabaya, Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) meminta  pemkot segera menepati janjinya untuk menutup supermarket bodong harus terwujud jangan ditunda – tunda lagi.

Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Erick Tahalele saat dihubungi melalui telepon selularnya, Minggu (03/07) mengatakan, janji pemkot menutup mini market bodong harus diwujudkan. Tujuannya, agar tidak ada kesan dari masyarakat kalau Pemkot tidak serius dalam penertiban mini market ini.

“Kalau mereka berjanji besok ada penertiban mini market, maka janji itu harus ditepati. Jangan pemkot berbohong lagi,” ujarnya.

Menurutnya pihak pemkot telah memberikan waktu luang kepada pemilik supermarket untuk segera mengurus hingga jumat kemarin. “ Jadi Pemkot harus segera menertibkan supermarket tanpa ijin, dan jangan memberikan kesempatan lagi kepada pemilik, namun kalau pemkot besok tidak ada penertiban lagi ini perlu dicurigai ada permainan dalam penutupan supermarket bodong,” tegasnya

Ia menambahkan, mini market yang sudah mengajukan izin tertentu dan izinnya dalam proses masih diberi kesempatan untuk mengurus izinnya. Tapi hal itu harus dibuktikan dengan adanya surat-surat yang sedang diurusnya.
“Kan setiap pemohon izin HO, IMB, izin zoning dan IUTM ada bukti setor berkasnya. Jadi mereka masih kami beri kesempatan untuk melengkapi izinnya. Tapi, kalau tidak ada izin sama sekali, kami langsung merekom untuk ditutup,” ujarnya.

Sebelumnya Endang memaparkan, pada hearing dengan komisi A dinasnya, Satpol PP, Badan Lingkungan Hidup (BLH), bersama Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) sudah mengadakan rapat bersama untuk membahas masalah tersebut sekaligus rencana penutupannya. Hasilnya, mini market yang belum memiliki izin sama sekali yang akan ditutup duluan. Mereka ini jumlahnya masih sekitar 100 unit lebih.

Disperdagin memberi batas waktu 30 hari untuk mengajukan izin usaha. Surat tersebut bersifat pemberitahuan. Setelah itu, baru dilayangkan somasi melalui surat peringatan pertama dengan tenggat waktu 14 hari. (aca/nas)

Satu Respon

Tinggalkan pesan "DPRD Tunggu Janji Pemkot Untuk Operasi Supermarket Bodong"