DPRD Surabaya “Pecah”

Tidak ada komentar 10 views

gedung dprd Surabaya

SURABAYA (suarakawan.com) – Kasus dugaan korupsi dana Bimtek dan “jurus selamat” dari ketua DPRD –Wishnu Wardhana yang meminta semua anggota dewan menandatangani sebuah surat pernyataan untuk tidak melibatkan WW jika terjadi masalah hukum membuat anggota DPRD Pecah. Pertikaian antar anggota legislatif terjadi kembali di DPRD Surabaya.

Anggota Komisi A yang pertama kali mengungkapkan hal ini, Erick Reginal Tahalele, mengaku tidak besedia menandatanganinya karena surat tersebut ilegal tanpa persetujuan dan pembahasan di fraksi.

“Kalau ini keputusan bersama seharusnya ada surat lewat fraksi atau rapat Banmus, tapi ini tidak, tiap anggota dipanggil ke ruang ketua,” ungkapnya. Erick menyebut pula nama anggota komisi A dari fraksi Golkar, Adies Kadir juga menolak menandatangai surat pernyataan tersebut.

Erick menyebut  Surat  Pernyataan yang diajukan Wishnu Wardhana ke anggota Komisi berisi setiap kegiatan anggota dewan, baik bimbingan teknis (Bintek), kunker dan lainnya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing anggota dewan. Setiap kesalahan yang ada tidak boleh dilimpahkan ke ketua dewan. Demikian isi surat pernyataan itu.

Yang lebih membingungkan, surat itu tertanggal mundur, mulai 2009. Dari situlah anggota dewan menengarai ada upaya cuci tangan yang dilakukan WW dari masalah Bimtek. Anggota juga tak mau dirugikan karena setiap surat pernyataan itu memiliki implikasi hukum dan politik.

Pernyataan Erick ini juga disetujui sejumlah anggota Komisi lain. Dari data yang dikumpulkan wartawan menyebutkan empat anggota Komisi A menolak tandatangan, sementara dari  Komisi B enam anggota menolak.

Reny Astuti dari Fraksi PKS mengaku mendengar ada pemanggilan tiap anggota Komisi oleh ketua DPRD terkait penandatanganan surat pernyataan itu, namun ia mengaku tidak pernah dipanggil langsung oleh Wishnu Wardhana.

“Ya saya memang sempat mendengar desas-desus mengenai surat pernyataan itu, tapi saya pribadi belum pernah dipanggil,” tegasnya. Reny sendiri mengaku menyerahkan keputusan pada fraksi. (aca/nas)

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "DPRD Surabaya “Pecah”"