DPRD Surabaya Desak Pemkot Tindak Supermarket Bodong

dprd surabaya

SURABAYA (suarakawan.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya meminta kepada Pemerintah Kota Surabaya segera menertibkan supermarket yang tidak memiliki ijin usaha dari Pemkot.

Hal ini ditegaskan oleh Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Armudji saat ditemui usai Hearing dengan Dinas Pemkot, Disperindag, dan satpol PP di gedung DPRD, Selasa (28/06).

Dikatakannya surat rekomandasi yang dikeluarkan oleh Pemkot sudah turun baik oleh Walikota Surabaya, melalui disperindag sudah jelas dan harus di selenggarakan secepatnya “Pemkot untuk segera menertibkan jangan ditunda – tunda lagi,” tegasnya.

Menurutnya, setiap minimarket itu harus mengantongi izin HO (gangguan), IMB, zooning, Amdal dan izin usaha toko modern. Jika seluruh izin yang diperoleh dari beberapa SKPD itu tak dilengkapi, minimarket yang berdiri itu dianggap ilegal.

Sementara itu, Kepala Disperdagin Endang Tjaturahwati mengatakan pihaknya sudah melayangkan surat perihal penutupan sementara itu. Ada tiga pihak yang dikirimi surat tersebut, yakni wali kota, Satpol PP dan pemilik minimarket.

Ia menegaskan langkah ini dilaksanakan karena banyak minimarket yang tidak mengindahkan surat pemberitahuan dan surat peringatan yang sudah diberikan. “Ini bukan keputusan tiba-tiba. Sejak bulan Maret lalu kami sudah kooperatif dengan membuka kesempatan untuk mengurus perizinan,” bebernya.

Dari data yang ada, sebanyak 316 minimarket di Surabaya tak berizin atau tak berizin lengkap. Sementara ini hanya ada 65 minimarket yang sudah memiliki izin lengkap. (aca/nas)

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "DPRD Surabaya Desak Pemkot Tindak Supermarket Bodong"