DPRD Siapkan Perda Larang Ortu Eksploitasi Anak

orang tua yang mengajak anaknya menjadi pengemis dilarang dalam perda

SURABAYA (suarakawan.com) – Mulai saat ini bagi orang tua yang memanfaatkan anak di bawah umur untuk bekerja di sektor non formal akan di kenakan sanksi berat. ini setelah Tim pansus DPRD Kota Surabaya telah membuat Raperda menjadi perda tentang perlindungan bagi anak di bawah umum agar tidak bisa diekploitasi atau dipekerjakan lagi

“Pekerja anak sektor non formal sudah masuk dalam daft final Raperda Perlindungan anak. Banyak pekerja anak non formal di Surabaya, setelah ini mudah-mudahan tidak ada lagi ekploitasi bagi mereka,” ujar ketua Pansus Raperda Perlindungan Anak, Yayuk Puji Rahayu, Senin (01/08).

Menurut Yayuk, pembahasan pasal-pasal pekerja anak sektor non formal memang berjalan cukup alot mengingat ada banyak kasus yang sulit untuk digeneralisir dengan satu aturan.

Salah satunya, lanjut Yayuk adalah tidak diperbolehkannya penggunaan pekerja anak dalam Undang-undang Ketenagakerjaan dan UU Perlindungan Anak. Namun, Terrus Yayuk, di sektor Non formal ternyata masih banyak anak yang bekerja dan harus mendapatkan perlindungan.

“Kita lihat masih banyak pedagang asongan, peminta-minta atau pembantu rumah tangga yang berada di bawah umur. Mereka tetap harus dilindungi karena fenomena sosialnya demikian adanya meski UU Ketenagakerjaan telah melarang,” tegas Yayuk.

Namun berdasarkan berbagai msukan baik dari anggota Pansus, Pemkot serta para ahli dan unsur LSM, menurut Yayuk banyak aturan dan masalah pekerja anak sektor non formal yang berhasil dimasukkan dalam draft.

Ia menambahkan bagi pihak yang mempekerjakan anak namun melanggara ketentuan perda perlindungan Anak, akan diancam pidana denda maksimal Rp 50 juta .”Intinya kita memberikan antisipasi perlindungan bagi setiap upaya mempekerjakan anak-anak di bawah umumr,” tegasnya. (aca/nas)

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "DPRD Siapkan Perda Larang Ortu Eksploitasi Anak"