DPRD Nilai Pemkot Ingkar Janji

Tidak ada komentar 25 views

supermarket (ilustrasi)

SURABAYA (suarakawan.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Surabaya menilai penertiban Supermarket Bodong yang dilakukan oleh Pemkot dianggap kurang tegas. Ini setelah Penertiban terhadap mini market bodong atau tanpa memiliki surat ijin dari pemerintah pada hari Senin (04/07) tidak dilakukan Pemkot.

Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Reny Astuti saat ditemui di DPRD Surabaya, Senin (04/07) mengatakan melanggar perda No 1/2011 tentang mini market dan perwali no 35/2010 tentang mini market. Menurut Reny, pemberian peringatan keras kepada pemakai brandgang oleh Mirota di Jl. Raya Sulawesi dan Nur Pasifik di Jl Raya Gubeng tak lebih hanya pengalihan isu.

Menurutnya, berdasarkan rekom dari Disperdagin yang disampaikan ke dewan, jumlah mini market yang direkom untuk ditertibkan bertambah. Semula mini market yang harus ditertibkan sebanyak 116 unit, tapi kini menjadi 209 unit. Mini market sebanyak itu, lanjutnya, terdiri dari Indomart sebanyak 48 unit, Alfamart sebanyak 141 unit, Alfamidi sebanyak  8 unit dan Alfa Expres :sebanyak 12 unit.

“Logikanya, yang tidak memiliki izin sama sekali harus ditutup dulu dan mini market yang pengajuan izin HO-nya ditolak harus ditutup selamanya. Tapi kenapa kok batal. Ini kan aneh. Pertanyaannya ada apa dengan Satpol PP,” ujar politisi dari PKS ini.

Menurutnya ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan lagi dalam masalah ini adalah terkait dengan kajian ekonomi. Dalam pendirian market juga harus ada kajian ekonominya. Setelah diteliti seksama ternyata hampir semua mini market di Surabaya yang jumlahnya sekitar 374 unit itu tidak memiliki kajian ekonomi. Apalagi kajian ekonomi itu tidak bisa diperoleh pengusaha mini market hanya dalam seminggu.

“Kami harapkan Pemkot tidak sekadar ngomong akan menertibkan mini market yang tidak berizin. Tolong penertibannya direalisasikan di lapangan. Tanpa, ketegasan dari walikota saya kira akan merugikan pemkot sendiri,” katanya.

Ia menambahkan pemkot harus melaksanakan penutupan tersebut. Jangan sampai sudah upaya perbaikan penataan keberadaan mini market malah kendur karena tidak ada sikap yang tegas dari Pemkot. Bahkan, kata dia, dari 209 mini market itu disebutkan ada 3 mini market yang ditolak izin gangguannya (HO)-nya dari Badan Lingkungan Hidup (BLH). Itu artinya, enam mini market yang tidak punya HO itu perlu mendapatkan prioritas penutupan dan tidak boleh beroperasi seterusnya.

Ketiga mini market yang direkom Disperdagin untuk ditutup seterusnya karena pengajuan izin HO-nya ditolak tiga di antaranya adalah Alfamart Jl Raya Lakarsantri, Jl Lebak Indah Utara dan Jl Gubeng Kertajaya. “Kalau sudah direkom untuk ditutup ya silakan segera ditutup,” ujarnya. (aca/nas).

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "DPRD Nilai Pemkot Ingkar Janji"