DPRD Minta Pemkot Tak Tebang Pilih Soal Supermarket Bodong

gedung DPRD Surabaya

SURABAYA (suarakawan.com) – Permasalahan belum tuntasnya penertiban mini market tanpa ijin yang dilakukan oleh pemkot membuat beberapa anggota DPRD kecewa. Mereka minta ke pihak pemkot agar tidak ada tebang pilih atau umbar janji lagi terhadap penertiban Mini Market Bodong.

Anggota Fraksi Golkar, Erik Tahalele, saat ditemui usai rapat di gedung DPRD Senin (11/07) mengatakan saat ini pemkot telah melakukan kebohongan publik karena telah beberapa waktu telah gagal menertibkan supermarket bodong.

“ Jadi saya minta ke pemkot untuk segera melakukan penertiban segera, jangan ada lagi tunda karena masalah IMB, Zonenya,” tegasnya.

Menurutnya, berdasarkan rekom dari Disperdagin yang disampaikan ke dewan, jumlah mini market yang direkom untuk ditertibkan bertambah. Semula mini market yang harus ditertibkan sebanyak 116 unit, tapi kini menjadi 209 unit. Mini market sebanyak itu, lanjutnya, terdiri dari Indomart sebanyak 48 unit, Alfamart sebanyak 141 unit, Alfamidi sebanyak  8 unit dan Alfa Expres :sebanyak 12 unit.

“Logikanya, yang tidak memiliki izin sama sekali harus ditutup dulu dan mini market yang pengajuan izin HO-nya ditolak harus ditutup selamanya. Tapi kenapa kok batal. Ini kan aneh,” tegasnya.

Maka itu kedepan Pemkot harus segera bertindak tegas sebelum masyarakat yang tergusur akibat eksistensi minimart dan supermart tersebut bergerak.
Apalagi keberadaan mereka itu waralaba, yang seharusnya ijin baru bisa dikeluarkan menunjuk lokasi yang diprioritaskan penduduk setempat setelah melakukan kajian sosial, ekonomi masyarakat disekitarnya melalui fasibility study.

Lantas hasilnya dituangkan kedalam tata ruang berdasarkan keberadan jumlah penduduk, jumlah toko dan pasar tradisional disekitar tempat pendirian minimarket dan supermarket tersebut, sehingga tidak asal-asalan saja. (aca/nas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *