DPRD Minta Pemkot Awasi Dan Kontrol RPH

Tidak ada komentar 14 views

gedung dprd Surabaya

SURABAYA (suarakawan.com) – Masih banyak rumah Pemotongan Hewan yang cara pemotongan hewan ternaknya kurang baik dan tidak sesuai syariah islam, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Surabaya meminta kepada pihak MUI dan pemerintah Surabaya untuk melakukan pemantauan terhadap Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Surabaya.

“Jadi saya minta ke pihak MUI dan Pemerintah untuk melakukan pengawasan dan memperketat terhadap RPH di Surabaya agar supaya pemotongan hewan sapi dapat sah sesuai dengan agama islam dan kesehatan masyarakat,” tutur  Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Musyafak Rouf saat ditemui di gedung DPRD, Senin (27/06).

Dikatakanya, untuk pengawasan yang dilakukan MUI dan pemerintah yaitu dengan bekerjasama dengan semua pihak RPH di Surabaya dengan memberikan pelatihan dan tata cara penyembelian hewan baik secara syariah islam atau dengan cara yang lain. “Harus ada sanksi administratif bila ada RPH yang melanggar untuk keselamatan konsumen,” ujarnya.

Menurutnya, kesmavet, RPH dan kesejahteraan hewan (animal welfare) sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Peraturan Menteri Pertania Nomor 13 Tahun 2010 tentang Persyaratan RPH Hewan Ruminansia dan Unit Penangan Daging (Meat Cutting Plant).

“Di pasal 66 UU Nomor 18/ 2009 disebutkan bahwa pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di RPH dan mengikuti cara penyembuhan yang memenuhi kaidah kesmavet dan animal welfare. Pemotongan dan pembunuhan hewan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan dan penyalagunaan dan perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari penyiksaan,” ujarnya.

Sementara itu Fraksi PKS dan juga Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Faktur Rohman mengatakan penyiksaan terhadap sapi yang akan dipotong tidak  saja melanggar UU, dan tidak manusiawi, tetapi juga bertentangan dengan hukum Islam.

“ Pemerintah Surabaya harus melakukan pengawasan yang lebih terhadap RPH di Surabaya agar tidak ada penyiksaan hewan sebelum di sembeli. Ingat masyarakat Indonesia adalah masyarakat religius, beradab, bukan masyarakat barbar,” terangnya. (aca/nas)

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "DPRD Minta Pemkot Awasi Dan Kontrol RPH"