DPRD Jatim Tuding BPK Hambat Perbaikan Jalan Nasional

unnamed

SURABAYA (suarakawan.com) – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menuding BPK tutup mata terkait kerusakan jalan Nasional di Provinsi. Pasalnya gagasan Gubernur Jatim, Soekarwo yang ingin memperbaiki jalan nasional harus diterima bukan takut double anggaran.

Anggota Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim menegaskan pihaknya berusaha akan melakukan koordinasi dengan BPK terkait laranga tersebut. Pasalnya dalam UU 23/2014 pasal 298 dimungkinkan bagi Pemprov Jatim untuk memberikan dana hibah. Baik secara Top down atau Button Up. Dengan begitu kerusakan jalan nasional semakin kecil serta menekan angka kecelakaan lalu lintas

“Contoh kecil saja jalan menuju Mojokerto dari arah Krian disitu banyak ditemui jalan berlubang dan rusak. Hal ini diperparah dengan intensitas hujan yang begitu tinggi serta banyaknya kendaraan besar yang melebihi tonase bebas berkeliaran di jalan nasional akibat jembatan timbang tidak berfungsi maksimal,” tegas politisi asal Partai Gerindra, Rabu (7/2).

Apalagi, BBPJN 8 (Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional) hanya mendapatkan anggaran Rp1,4 triliun dengan tanggungjawab luasan jalan cukup besar.

“Kalau melihat dana segitu, dengan tanggungjawab yang begitu besar maka gagasan Gubernur Jatim cukup bagus, dibanding dengan kerusakan yang terjadi saat ini,” tambahnya.

Dengan kondisi seperti itu, Komisi D berencana akan melakukan koordinasi dengan BPK. Pertemuan tersebut diantaranya akan berbicara soal Jalan Nasional yang ruasnya bertambah hingg 2.300 km setelah ada pelimpahan dari provinsi ke nasional. Otomatis hal ini akan mempengaruhi anggaran perbaikan jalan.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi D DPRD Jatim yang lain, Achmad Heri. Menurutnya, seharusnya BPK mengutamakan kepentingan masyarakat dibanding hanya birokrasi. Seharusnya gagasan gubernur dapat digunakan untuk membantu BBPJN 8 dalam memperbaiki jalan nasional yang ada di Jatim. Apalagi msyarakat tidak memandang, apakah itu jalan nasional, provinsi atau kab/kota. Yang ada minta pemerintah provinsi agar segera memperbaikinya.

“Seharusnya BPK melihat kondisi di lapangan seperti sekarang ini. Kalau masalah birokrasi itu bisa dibicarakan antara pemerintah dan pemerintah,” lanjutnya.(aca/rur)

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "DPRD Jatim Tuding BPK Hambat Perbaikan Jalan Nasional"