DPRD Jatim Susun Raperda Outsourching

buruh outsourching yang melakukan demo (dok)

SURABAYA (suarakawan.com)-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur akan membahas dan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk perlindungan para tenaga lepas atau (outsourcing) yang dipekerjakan di perusahaan.

“Target kami tahun ini raperda itu sudah harus disahkan,” kata Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Fuad Mahsuni di Surabaya, Kamis (9/6).

Dalam draf usulan raperda itu, Fuad menjelaskan, terdapat beberapa hal, di antaranya mengatur tentang perizinan perusahan pengerah tenaga outsourcing.

“Selama ini pemerintah kabupaten/kota terkesan sembarangan dalam mengeluarkan izin perusahaan outsourcing itu,” kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Dalam raperda, lanjut dia, pemerintah kabupaten/kota harus lebih selektif dalam mengeluarkan izin perusahaan outsourcing itu. “Biasanya kalau terjadi apa-apa dengan tenaga lepas, protesnya kepada pemerintah provinsi. Nanti tidak boleh lagi seperti itu,” ujarnya.

Fuad menjelaskan, dalam raperda itu akan mengatur kewajiban perusahaan outsourcing menyetorkan uang jaminan sebesar Rp 100 juta kepada pemerintah. “Uang jaminan itu diperlukan sewaktu-waktu terjadi persoalan antara perusahaan pengerah outsourcing dengan tenaga outsourcing,” paparnya.

Wakil Ketua Komisi E Kuswiyanto menegaskan, sebelum raperda outsourcing dibahas, perlu adanya aturan yang mendukung nasib para tenaga kerja. Pasalnya, ada beberapa pasal di UU No 13/2003 yang merugikan tenaga outsourcing.

Mengingat untuk tenaga outsourcing seharusnya ditempatkan untuk tenaga keamanan atau cleaning service. Namun kenyataannya, mereka ini justru ditempatkan sebagai tenaga pembukuan atau di tempat-tempat vital.

“Permasalahan inilah yang masih kita bahas. Dalam waktu dekat segera dilakukan uji materiil ke MK. Kami berharap secepatnya ada jawaban, sehingga nasib tenaga kerja tidak menjadi bulan-bulanan oleh perusahaan yang tidak bertanggungjawab,” ujarnya.

“Kalau mau ditelusuri banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, meski sudah ada UU tentang ketenagakerjaan. Karena itu, kami berharap dengan munculnya raperda outsourcing semakin membuat kesejahteraan para tenaga kerja lebih baik,” tuturnya. (aca/nas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *