Media Online "suarakawan.com" mengutamakan profesional, integritas, keberagaman serta menyajikan dan melayani kepuasan pembacanya maupun kepercayaan|| Mahal Itu Pilihan! Berarti Berkualitas & Puas || Semangat dalam menjalankan tugas merupakan ciri khas karakter bangsa indonesia yang mau berjuang & bekerja keras dari berbagai aspek kehidupan terutama dalam menjaga keutuhan negara dan rakyat Indonesia. Mari menyongsong dan menatap hari esok dengan menjalankan amanat cikal bakal negara RI serta Rakyat Indonesia atas Pancasila & UUD 1945 Asli & Sungguh2 Bukan Selalu Menjadi Penindasan kepada Rakyat...|| Suarakawan.com memberikan kemudahan & pelayanan buat pembaca dari berbagai lapisan dengan bahasa di seluruh dunia.||

DPRD Jatim Dorong Terbitkan Pergub Larangan Ormas Anti Pancasila

12 May 2017 // 20:06 // HEADLINE, POLITIK & PEMERINTAHAN

gedung-DPRD-Jatim3

SURABAYA (suarakawan.com) – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Jatim mendorong agar Gubernur Jatim Soekarwo menerbitkan pergub tentang pelarangan ormas atau organisasi yang anti Pancasila dan UUD 1945.

Ketua FPKB DPRD Jatim, Thorikul Haq mengatakan pihaknya mengapreasiasi Gubernur Jatim yang melarang pergerakan ormas atau organisasi yang anti Pancasila dan UUD 1945.”Semua sudah tahu kalau ormas yang ada saat ini hendak merubah negara dengan khilafah,” jelas pria asal Lumajang ini saat ditemui di DPRD Jatim, Jumat (12/5).

Tak hanya itu, kata pria yang juga Ketua Komisi C DPRD Jatim ini juga mendesak Gubernur Jatim untuk memantau PTN (Perguruan Tinggi Negeri) atau PTS (Perguruan Tinggi Swasta) untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pergerakan ormas yang anti Pancasila dan UUD 1945 yang menjadikan mahasiswa sebagai kader ataupun simpatisannya. “Harus bekerja sama dengan pihak rector untuk melakukan pemantauannya,” jelasnya.

Sementara itu Gubernur Jatim, Soekarwo mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) terus merumuskan untuk memperkuat nilai kebangsaan dan kebinekaan. Peraturan daerah (perda) pun dirumuskan guna memperkuat hal tersebut.

“Pancasila itu kan pandangan hidup. Kemudian menjadi filosofi negara. Oleh pembentuk undang-undang, kemudian dimasukkan dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Berarti masuk dalam konstitusi,” ujar Gubernur Jatim Soekarwo.

Menurut gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini, konstitusi haruslah ditaati oleh seluruh masyarakat. Sebab tidak ada dinegara manapun yang bisa melanggar konstitusi. Jadi bukan hanya soal pandangan hidup. Melainkan sudah masuk dalam konstitusi.

“Saya pinginnya perda yang mengatur juga tentang ketaatan terhadap konstitusi. Yang saya apresiasi adalah forum group diskusi (FGD) milik komisi A,” jelasnya.

Ketua Komisi A DPRD Jatim Fredy Utomo mengatakan, pihaknya sebenarnya telah menyampaikan kepada menteri dalam negeri dan komisi II DPR RI bahwa hendaknya undang-undang tentang organisasi masyarakat (ormas) harus direvisi.

Terlebih di dalam UUD 1945 disebutkan jelas bahwa negara Indonesia adalah berbentuk kesatuan dengan berlandaskan pada ideologi Pancasila. hal itu juga disampaikan saat FGD tentang kebinekaan awal 2017.

“Sudah sejak lama sebenarnya komisi A menyampaikan kepada pemerintah pusat bahwa itu (Ormas intoleransi terhadap Pancasila, Red) supaya ditertibkan. Oleh karena itu Jatim, sebenarnya sudah menyiapkan draft perda terhadap pandangan ormas di Jatim yang tidak toleran ini ditertibkan,” bebernya. (Aca/rur)

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar Anda


  • Terkini