Media Online "suarakawan.com" mengutamakan profesional, integritas, keberagaman serta menyajikan dan melayani kepuasan pembacanya maupun kepercayaan|| Mahal Itu Pilihan! Berarti Berkualitas & Puas || Semangat dalam menjalankan tugas merupakan ciri khas karakter bangsa indonesia yang mau berjuang & bekerja keras dari berbagai aspek kehidupan terutama dalam menjaga keutuhan negara dan rakyat Indonesia. Mari menyongsong dan menatap hari esok dengan menjalankan amanat cikal bakal negara RI serta Rakyat Indonesia atas Pancasila & UUD 1945 Asli & Sungguh2 Bukan Selalu Menjadi Penindasan kepada Rakyat...|| Suarakawan.com memberikan kemudahan & pelayanan buat pembaca dari berbagai lapisan dengan bahasa di seluruh dunia.||

DPRD Ingatkan Perusahaan di Jatim Beri THR Tepat Waktu

12 Jun 2017 // 21:25 // EKONOMI, HEADLINE

gedung-DPRD-Jatim3

SURABAYA (suarakawan.com) – Pemberian tenggat Waktu Tunjangan Hari Raya (THR) yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan provinsi sebelum lebaran H – 7 harus dipatuhi oleh perusahaan di Jatim. Pasalnya THR ini merupakan pemenuhan hak karyawan sebelum lebaran.

“Kami harap semua perusahaan mematuhi peraturan tersebut, sehingga karyawan bisa lebaran di kampung dengan nyaman dan pihaknya tidak lagi mendengar adanya tunggakan THR,” tegas Anggota Komisi E DPRD Jatim, M. Eksan ditemui di DPRD Jatim, Senin (12/6).
 
Lebih lanjut politisi Nasdem ini, mengatakan tidak ada alasan lagi perusahaan untuk menunda atau memberikan THR kepada karyawannya. Karena kondisi ekonomi yang lemah atau hal yang menghalangi pembagian THR ke karyawan. “Karena hak THR ini merupakan normatif buruh untuk menerima THR tersebut,” ujarnya.

Terkait sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan THR ia mengatakan pemerintah harus tegas memberikan sanksi tegas kepada perusahaan tersebut sesuai Undang – undang yang berlaku.

Ketentuan itu sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi pekerja/buruh di semua perusahaan. Dalam aturan itu ditegaskan bahwa THR keagamaan merupakan pendapatan nonupah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan. “Saya berharap pemerintah memberikan sanksi tegas, sehingga membuat perusahaan menjadi jera dan tidak mengulangi tidak memberikan THR pada karyawan,” ujarnya.

Terkait posko pengaduan THR di dewan, ia mempersilahkan kepada karyawan untuk mengadu apabila tidak menerima THR pada lebaran tahun ini. “Kami ini wakil rakyat siap memperjuangkan  hak dan kepentingan rakyat,” ujarnya. (aca/rur)

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar Anda






  • Terkini