Media Online "suarakawan.com" mengutamakan profesional, integritas, keberagaman serta menyajikan dan melayani kepuasan pembacanya maupun kepercayaan|| Mahal Itu Pilihan! Berarti Berkualitas & Puas || Semangat dalam menjalankan tugas merupakan ciri khas karakter bangsa indonesia yang mau berjuang & bekerja keras dari berbagai aspek kehidupan terutama dalam menjaga keutuhan negara dan rakyat Indonesia. Mari menyongsong dan menatap hari esok dengan menjalankan amanat cikal bakal negara RI serta Rakyat Indonesia atas Pancasila & UUD 1945 Asli & Sungguh2 Bukan Selalu Menjadi Penindasan kepada Rakyat...|| Suarakawan.com memberikan kemudahan & pelayanan buat pembaca dari berbagai lapisan dengan bahasa di seluruh dunia.||

Dianggap Belum Berpengalaman, Bupati Ipong dan Emil Diminta Tak Maju Pilgub Jatim 2018

09 Nov 2017 // 21:23 // HEADLINE, PILKADA

1278428576

SURABAYA (suarakawan.com) – Rencana majunya Bupati Ponorogo Ipong Muhclisin dan Bupati Trenggalek Emil Dardak pada bursa calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur pada Pilgub 2018 mendatang. Disesalkan oleh masyarakat dan kepala desa di Ponorogo dan Trenggalek.

Mujito, Ketua Umum Nasional Persatuan  Perangkat Desa Indonesia (PPDI). Berdasarkan laporan-laporan dari anggota di Ponorogo dan Trenggalek, mayoritas masyarakat di desa-desa masih berharap dan menunggu sepak terjang para bupati di daerah masing-masing. “Masyarakat di desa-desa begitu dengar bupatinya mau maju bupati, mereka keberatan,” kata Mujito.

Menurutnya, bupati seperti Emil Dardak yang masih muda itu masih panjang kariernya. Lebih baik diselesaikan satu periode dulu sebelum naik ke level provinsi. Buktikan dulu kerja-kerja untuk masyarakat Trenggalek. Tidak bisa menjadi kepala daerah itu hanya mengandalkan ganteng atau istrinya yang artis seperti saat kampanye lalu.

“Tunggu satu periode lah. Permintaan dari masyarakat di Trenggalek sudah jelas, minta beliau jangan maju pilgub dulu. Masih terlalu baru dan belum kelihatan kinerjanya,” paparnya.

Alasan masyarakat itu sangat masuk akal dan wajar. Ini karena, masyarakat sudah memilih bupati dengan harapan ada perubahan di daerahnya, terutama di desanya. Apalagi di daerah mataraman itu, lebih dikenal dengan urusan etika kesantunan, ketika sudah minta dipilih di pilbub 2015 lalu, maka konsekuensinya adalah manfaat selama 5 tahun periode kepemimpinan. “Masyarakat masih ingat janji-janji para bupati itu, dan itu belum satupun terealisasi. Ini kok malah mau maju gubernur,” heran Mujito menirukan aspirasi para anggotanya itu.

Selain itu, kata Mujito, dua bupati yang santer muncul bakal digandeng Khofifah itu belum punya pengalaman yang cukup untuk memimpin provinsi sebesar Jawa Timur. Karena sekelas Pakde Karwo yang cukup berhasil menjabat gubernur dua periode, masih terjadi sejumlah kekurangan. “Jawa Timur ini sangat luas, penduduknya hampir 40 juta, tidak bisa dipimpin oleh orang yang belum punya pengalaman. Menurut kami (Emil dan Ipong) belum layak maju di Jatim,” tegas Mujito yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua PPDI Jawa Timur ini.

Mujito mengaku dalam minggu ini akan menggelar Pertemuan tingkat nasional di Lumajang Jawa Timur. Sebagai salah satu upaya untuk menyikapi banyak hal terkait desa,mulai dana desa, pilkada serentak.
Mujito mengaku hingga detik ini masih belum menentukan sikap untuk mendukung calon gubernur dan wakil gubernur Jatim di pilkada 2018. Namun PPDI sudah menyiapkan beberapa kriteria berdasarkan aspirasi masyarakat di desa.

“Menurut kami di PPDI yang setiap hari bersinggungan dengan masyarakat langsung, sebaiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim nanti itu adalah sosok yang tahu dan paham kebutuhan masyarakat,” terangnya.

Dari kacamata pengalaman selama ini, lanjut Mujito, Gubernur yang berangkat dari Birokrat juga sangat terbukti seperti Gubernur Soekarwo yang mantan Kepala Dinas Pendapatan dan Sekdaprov Jatim. “Saya yakin ada birokrat di Pemprov Jatim yang lebih layak, punya pengalaman, punya jaringan dan bisa diterima masyarakat,” imbuhnya.

Sebab, melihat selama Pakde Karwo memimpin Jawa Timur, kinerja maupun program sangat terbukti di masyarakat. Hal ini berbeda jika pejabat itu berasal dari politisi. “Kalau politisi itu biasanya kalau sudah duduk lupa, tapi kalau dari birokrat itu biasanya masih rajin turun ke masyarakat meski sudah menjabat,” pungkas Mujito. (aca/rur)

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar Anda


  • Terkini