Media Online "suarakawan.com" mengutamakan profesional, integritas, keberagaman serta menyajikan dan melayani kepuasan pembacanya maupun kepercayaan|| Mahal Itu Pilihan! Berarti Berkualitas & Puas || Semangat dalam menjalankan tugas merupakan ciri khas karakter bangsa indonesia yang mau berjuang & bekerja keras dari berbagai aspek kehidupan terutama dalam menjaga keutuhan negara dan rakyat Indonesia. Mari menyongsong dan menatap hari esok dengan menjalankan amanat cikal bakal negara RI serta Rakyat Indonesia atas Pancasila & UUD 1945 Asli & Sungguh2 Bukan Selalu Menjadi Penindasan kepada Rakyat...|| Suarakawan.com memberikan kemudahan & pelayanan buat pembaca dari berbagai lapisan dengan bahasa di seluruh dunia.||

Demokrat Jatim Pastikan Bupati Pamekasan Bukan Pengurus Inti DPC/DPD

02 Aug 2017 // 22:30 // HEADLINE, HUKUM, HUKUM & KRIMINALITAS

demokrat

SURABAYA (suarakawan.com) – Partai Demokrat yang menjadi salah satu pengusung utama kala pilkada 2013 di Pamekasan H Ahmad Syafii yang ditangkap oleh KPK, angkat bicara. Dimana melalui Sekertaris DPD Demokrat Jatim Renville Antonio menyatakan penangkapan Ahmad Syafii tidak ada kaitannya sama sekali dengan Partai Demokrat.

“Kami turut prihatin dengan kejadian yang menimpa Pak Syafii, tapi kami pastikan bahwa beliau bukan pengurus partai Demokrat di struktural manapun baik DPD maupun DPC. Ahmad Syafii hanya anggota Demokrat saja,” tegas Renville ditemui di Surabaya, Rabu (2/8).

Dikatakannya, Partai Demokrat tidak bisa bersikap apapun terkait penangkapan Bupati Syafii oleh KPK siang tadi. Ini karena Partai Demokrat hanya sebagai partai pengusung dalam pilkada 2013 lalu bersama partai-partai yang lain. “Kami serahkan persoalan yang menimpa bupati Syafii itu kepada pihak hukum,” ujar Renville yang juga anggota DPRD Jatim ini.

Partai Demokrat adalah pengusung utama pasangan Ahmad Syafii-Drs Halil dalam pilkada Pamekasan 2013. Partai Demokrat berkoalisi dengan PAN, PPP, PKS.

Seperti diketahui, KPK melakukan Operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan penanganan kasus penggelapan alokasi dana desa 2015-2016 yang mengucur di Kabupaten Pamekasan. Kasus itu ditangani Kejari Pamekasan. KPK melakukan operasi penindakan sejak kemarin, Selasa 1 Agustus 2017 hingga rabu (2 Agustus 2017). KPK pun mengamankan Kajari Pamekasan dan Bupati Pamekasan untuk diperiksa intensif di Mapolda Jatim.(aca/rur)

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar Anda


  • Terkini