Dana Bantuan Rp 818 Miliar untuk Umbulan Terancam Ditarik Pusat

umbulan160910

SURABAYA (suarakawan.com) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur berharap pembangunan proyek lanjutan Air Umbulan yang berada di Pasuruan bisa dilakukan pada akhir Mei. Jika tidakmaka dana bantuan dari APBN sebesar Rp 818 miliar akan diambil oleh Kementerian Keuangan dan akan diahlihkan ke pembangunan lainnya.

Kepala BPM Provinsi Jatim, Lily Sholeh mengatakan, sesuai Perpres 38/2012 tentang Infrastruktur, dimana 60 hari sesudah penandatanganan harus segera direalisasikan. Namun kenyataannya, Pemprov Jatim masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD Jatim. Maka dalam waktu dekat, proyek Umbulan yang diharapkan mampu melayani lima wilayah di Jatim segera dapat terealisasi. Dengan begitumasyarakat mendapatkan kualitas air jernih yang bagus, namun membelinya dengan harga yang cukup murah.

“Jika lebih dari 25 Mei 2016 tidak terealisasi, maka dana akan dialihkan pada proyek lain seperti di Bengkulu. Tawaran ini hanya datang sekali saja,” tegasnya, seperti diberitakan Selasa (17/5).

Lily menjelaskan, awal mula munculnya sistem Public Private Partnership (PPP) bermula dengan ketidakmampuan Jatim merealisasikan proyek yang sudah digagas sejak zaman Soeharto ini. Karenanya kemudian muncul dana dukungan kelayakan dari pemerintah pusat (APBN) sebesar Rp 823 miliar. Namun, setelah dilakukan lelang hanya dibutuhkan dana Rp 818 miliar.

Sementara itu, total dana yang dibutuhkan untuk membangun proyek Umbulan sebesar Rp 2,1 triliun. Akhirnya PT Medco sebagai pemenang lelang membentuk konsorsium memberikan suntikan dana sebesar Rp 1,3 triliunIa mengakui jika proyek Umbulan sudah mangkrak hingga bertahun-tahun lamanya. Mengingat tanggal 4 Februari 2016 telah ditetapkan konsorsium PT Medco Gas Indonesia dan PT Bangun Cipta.

Sementara itu, Kadis PU Cipta Karya Pemprov Jatim, Gentur menegaskan proyek KPS SPAM (Kerja sama Pemerintah Swasta Sistem Penyediaan Air Minum) Umbulan menggunakan skema Built Operate Transfer (BOT), dengan masa konstruksi dijadwalkan selesai dalam jangka waktu 24 bulan, dan masa kerja sama 25 tahun sejak tangal beroperasional.

Pelaksanaan proyek KPS SPAM Umbulan ini sudah ditandangani Gubernur Jatim denganPerusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Surabaya, Sidoarjo, Gresik, serta Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan.

Selanjutnya, jika disetujui dewan, perjanjian akan efektif tahun 2017 dengan masa kontrak hingga 2019, sehingga air Umbulan itu bisa dinikmati masyarakat mulai 2019,” ujarnya.

Ditanya soal penghasilan yang masuk Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) cukup kecil yang hanya Rp 70/kubik, dikarenakan pemerintah akan menekan sedikit mungkin labanya, agar masyarakat dapat membeli air Umbulan dengan harga yang murah.

Jangan salah Rp 70/kubik itu bisa berubah setiap tahunnya dengan melihat inflasi. Yang pasti selama 25 tahun, PDAB mendapatkan keuntungan sebesar Rp 4,8 miliar dan itu belum termasuk dengan peralatan dan infrastruktur yang akan menjadi milik Pemprov Jatim,” ujarnya. (bng1/rur)

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Dana Bantuan Rp 818 Miliar untuk Umbulan Terancam Ditarik Pusat"