Bosda Rawan Rancuh, DPRD Gandeng Masyarakat Awasi Bersama

SURABAYA (suarakawan.com) – Penyaluran bantuan operasional sekolah daerah,bosda dikhawatirkan terjadi kerancuan,atau tidak tepat sasaran. Maka itu masyarakat diminta turut awasi proses penyalurannya di kabupaten-kota.

“Masyarakat diminta turut awasi proses penyalurannya bosda di kabupaten-kota, karena penyalurannya dikhawatirkan terjadi kerancuan,atau tidak tepat sasaran”, tegas Ketua Komisi E DPRD Jatim, Akhmad Iskandar.

Menurut ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim ini, yang berwenang mencairkan dana bosda adalah kemendiknas, dan selanjutnya dicairkan lewat rekening dispendik kabupaten-kota.

Namun dengan pencairan lewat rekening kabupaten-kota ini justru sumber kerancuan penyalurannya.“Dengan keruwetan tersebut,proses pencairan diubah melalui dispendik Jatim,selanjutnya disalurkan ke kabupaten-kota,” paparnya.

Maka itu komisi E akan terus mengawasi penyaluran bosda ke kabupaten-kota. Dispendik Jatim juga harus melaporkan data penyaluran bosda ke daerah yang sudah menerima. (aca/jto)

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Bosda Rawan Rancuh, DPRD Gandeng Masyarakat Awasi Bersama"