Berkas Kasus Dispenduk Capil Terancam Tersendat

SURABAYA(suarakawa.com)- Kasus penyalahgunaan wewenang yang menjerat tiga mantan pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Surabaya, terancam mengambang atau tidak jelas.

Hal ini berdasarkan informasi yang digali suarakawan.com,bahwa salah satu petunjuk dari pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim dalam pengembalian berkas (P-19) ke penyidik Subdit Tipikor Polda Jatim menyebutkan agar penyidik melengkapi berkas dengan melampirkan penghitungan kerugian negara yang muncul dalam kasus ini oleh BPKP.

Saat dikonfirmasi terkait hal ini,Direktur Reserse Kriminal Khusus(Dirreskrimsus) Polda Jatim Kombes Pol Suroto tidak menjawab secara insplisit,Suroto hanya mengatakan bahwa pihaknya masih berusaha melengkapi petunjuk dari Kejaksaan.

“Masih akan kita lengkapi petunjuk dari Kejaksaan sesuai dengan petunjuk yang disampaikan,agar berkas perkara ini bisa segera dikirim kembali ke Kejati,”ujar Kombes Pol Suroto, Jumat (13/01).

Terkait dengan pointer-pointer petunjuk Kejaksaan,menurutnya hal itu menyangkut teknis jadi belum bisa di publikasikan. Petunjuk dari Kejaksaan ini memang sedikit kontradiktif dengan pasal yang dijeratkan kepada tiga tersangka. Dikarenakan pihak Polda Jatim tidak menjeratnya dengan kasus dugaan korupsi,namun dengan tindak pidana penyalahgunaan wewenang.

Akibatnya, berkas kasus tersebut terancam tersendat, karena penyidik harus mengajukan permintaan audit kerugian negara yang terjadi pada kasus ini.Dampaknya,dimungkinkan berkas yang di P19 oleh kejaksaan belum juga dapat dikembalikan.

Dilain pihak, Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim melalui Kasie Penkum Muljono menjelaskan,bahwa yang menjadi petunjuk dari kejaksaan ini hal yang lumrah,karena setiap kasus dugaan korupsi harus ada perhitungan resmi dari BPKP.

”Yang berhak menentukan kerugian negara, menurut Undang-undang adalah instansi yang ditunjuk negara dalam hal ini BPKP. Ini harus dilengkapi, berapa potensi kerugian negaranya sebagai syarat materiilnya,” ujar Muljono.

Ia menambahkan, wajar jika sebagai penuntut,pihak jaksa meminta untuk berkas agar dilengkapi penentuan kerugian negara.

Seperti diberitakan sebelumnya,dalam kasus ini pihak Subdit Tipikor Polda Jatim telah menetapkan tiga tersangka, yaitu mantan Kadispenduk Capil Kartika Indrayana, Sekretaris/Kasi Pengembangan Dan Pengendalian Kependudukan, Rudi Hermawan dan staf Bagian Keuangan/Pemegang Uang Muka, Tien Novita ini.

Dalam kasus ini, tiga tersangka dianggap terkait dengan penyalahgunaan wewenang atas pemotongan dana honor pemutakhiran data kependudukan, tahun 2010 yang menggunakan dua sumber dana yakni dari DIPA APBN tahun 2010 sebesar Rp 2.683.148.035 dan APBD Kota Surabaya tahun anggaran 2010 sebesar Rp 870.895.869. (Wis/jto)

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Berkas Kasus Dispenduk Capil Terancam Tersendat"