Media Online "suarakawan.com" mengutamakan profesional, integritas, keberagaman serta menyajikan dan melayani kepuasan pembacanya maupun kepercayaan|| Mahal Itu Pilihan! Berarti Berkualitas & Puas || Semangat dalam menjalankan tugas merupakan ciri khas karakter bangsa indonesia yang mau berjuang & bekerja keras dari berbagai aspek kehidupan terutama dalam menjaga keutuhan negara dan rakyat Indonesia. Mari menyongsong dan menatap hari esok dengan menjalankan amanat cikal bakal negara RI serta Rakyat Indonesia atas Pancasila & UUD 1945 Asli & Sungguh2 Bukan Selalu Menjadi Penindasan kepada Rakyat...|| Suarakawan.com memberikan kemudahan & pelayanan buat pembaca dari berbagai lapisan dengan bahasa di seluruh dunia.||

Berikut Rekomendasi Pansus LKPJ Gubernur Jatim 2016

04 May 2017 // 17:51 // HEADLINE, POLITIK & PEMERINTAHAN

SURABAYA (Suarakawan.com) – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur 2016 memberikan rekomendasi dan masukan kepada pemerintah provinsi Jatim, yaitu agar ditingkatkan kinerjanya demi kesejahteraan masyarakat. Sehingga kepercayaan dan kepuasan masyarakat kepada pemerintah semakin meningkat.

Juru bicara Pansus LKPJ Gubernur 2016 DPRD Jatim, Kamis (4/5) mengatakan kedua masukan yaitu masalah sinergitas, pihaknya  meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan program wajib melakukan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah maupun institusi pemerintah lainnya. Dimana sinergitas ini mencakup mulai dari hulu sampai hilir, yakni mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan di lapangan. Pasalnya pansus melihatnya dalam pelaksanaan dilapangan program kegiatan OPD masih kurang terinegritasi antara OPD yang satu dengan OPD lainnya, sehingga hasilnya kurang maksimal karena dilaksanakan parsial komperhensif.

Lebih lanjut Makin yang juga politisi PKB, yang ketiga yaitu hendaknya saudara Gubernur memaksimalnya kontrol dalam mengimplementasikan visi misi RPJMD kepada semua OPD dan terkait dengan belum dipahaminya RPJMD oleh OPD untuk dielaborasi kedalam program yang dibiayao oleh APBD. Hal ini berdampak dalam delapan IKU tidak beremplementasi dalam penganggaran belanja daerah yang diajukan dan dilakukan oleh OPD.

Keempat yaitu, pemerintah provinsi hendaknya selalu aktif melalukakn koordinasi dengan Badan Statistik terkait dengan updating data, dan validasi data yang akurat terhadap prosentase kebijakan pembangunan Jatim di segala sektor.

“Kami harap rekomendasi dan masukan Pansus menjadikan bahan saudara gubernur untuk mengambil langkah strategis dalam rangka pembangunan di Jatim, serta yang lebih penting meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya. (aca/rur)

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar Anda




  • Terkini