Media Online "suarakawan.com" mengutamakan profesional, integritas, keberagaman serta menyajikan dan melayani kepuasan pembacanya maupun kepercayaan|| Mahal Itu Pilihan! Berarti Berkualitas & Puas || Semangat dalam menjalankan tugas merupakan ciri khas karakter bangsa indonesia yang mau berjuang & bekerja keras dari berbagai aspek kehidupan terutama dalam menjaga keutuhan negara dan rakyat Indonesia. Mari menyongsong dan menatap hari esok dengan menjalankan amanat cikal bakal negara RI serta Rakyat Indonesia atas Pancasila & UUD 1945 Asli & Sungguh2 Bukan Selalu Menjadi Penindasan kepada Rakyat...|| Suarakawan.com memberikan kemudahan & pelayanan buat pembaca dari berbagai lapisan dengan bahasa di seluruh dunia.||

Aset Minarak Lapindo Jaya Akan Diverifikasi

24 Mar 2015 // 11:20 // DAERAH, EKONOMI, HEADLINE, KORPORAT

lapindo

JAKARTA (suarakawan.com) – Sebuah tim untuk memverifikasi jumlah aset yang dimiliki oleh PT Minarak Lapindo Jaya sedang dibentuk. Tim ini terdiri dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Aset tersebut akan dijadikan jaminan kepada pemerintah.

Menurut Ketua BPKP perwakilan Jawa Timur Hotman Napitupulu, sampai saat ini tim verifikasi belum menghitung berapa jumlah aset yang dimiliki oleh Minarak Lapindo Jaya.

Hingga kini laporan verifikasi dana talangan ganti rugi lumpur Lapindo masih dibahas oleh Kementerian PU yang kemudian akan diserahkan kepada Tim Percepatan Penyelesaian Lumpur Sidoarjo.

“Masih belum diketahui jumlahnya, itu tugas dari tim berikutnya. Kalau kami (tim verifikasi,red) hanya memastikan nilai ganti rugi Lapindo,” kata Hotman, Selasa (24/3).

Terkait waktu kapan akan dimulainya untuk memverifikasi aset tersebut, Hotman mengaku belum mengetahui. Menurut dia, ini tergantung bagaimana koordinasi dari tim Percepatan Penyelesaian Lumpur Sidoarjo.

“Ini hanya sebatas kegiatan pemberian sisa ganti rugi kepada korban Lumpur Lapindo,” ujar Hotman.

Sementara dana talangan ganti rugi korban lumpur Lapindo berubah dari Rp 781 miliar menjadi Rp 767 miliar setelah diaudit oleh BPKP.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan ada beberapa penyebab koreksi dana talangan tersebut.

“Ada yang terhitung dua kali,” katanya.

Selain itu, lanjut Basuki, masih ada 8 berkas milik warga yang belum dihitung dalam audit dana talangan. Delapan warga ini terlambat mengajukan dana ganti rugi karena terlambat melaporkan pada saat penjaringan dilakukan. (tc/rur)

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar Anda


  • Terkini