Media Online "suarakawan.com" mengutamakan profesional, integritas, keberagaman serta menyajikan dan melayani kepuasan pembacanya maupun kepercayaan|| Mahal Itu Pilihan! Berarti Berkualitas & Puas || Semangat dalam menjalankan tugas merupakan ciri khas karakter bangsa indonesia yang mau berjuang & bekerja keras dari berbagai aspek kehidupan terutama dalam menjaga keutuhan negara dan rakyat Indonesia. Mari menyongsong dan menatap hari esok dengan menjalankan amanat cikal bakal negara RI serta Rakyat Indonesia atas Pancasila & UUD 1945 Asli & Sungguh2 Bukan Selalu Menjadi Penindasan kepada Rakyat...|| Suarakawan.com memberikan kemudahan & pelayanan buat pembaca dari berbagai lapisan dengan bahasa di seluruh dunia.||

Angket KPK Tunggu Pansus Dibentuk

28 Apr 2017 // 23:49 // HEADLINE, POLITIK, POLITIK & PEMERINTAHAN

kpk2

JAKARTA (suarakawan.com) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mengatakan usai sidang paripurna yang mengesahkan hak angket atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (28/4), maka sekarang tinggal menunggu dibentuknya panitia khusus (pansus) terkait masalah tersebut.

Namun Fahri mengingatkan ada sejumlah fraksi di DPR yang menolak hak angket terhadap pelaksanaan tugas KPK dalam proses pemeriksaan anggota DPR Miryam S Haryani.

Dalam rapat paripurna, tiga fraksi menolak hak angket yaitu Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Parta Kebangkitan Bangsa.

Karena Fahri langsung mengetuk palu sidang tanda hak angket disepakati, sejumlah fraksi melakukan aksi walk-out dari ruangan rapat.

Kata Fahri, apabila fraksi tak memasukkan anggotanya untuk pembentukan pansus itu, maka tetap saja hak penyelidikan DPR itu tak bisa dilaksanakan.

“Jadi kita tunggu saja,” kata Fahri Hamzah, Jumat (28/4).

Dalam penjelasannya di rapat paripurna, Komisi III DPR menyampaikan alasan usulan hak angket dipicu penolakan KPK menolak pembukaan rekaman pemeriksaan Miryam dalam kasus dugaan korupsi eKTP.

Dengan itu, Komisi III ingin menekankan KPK juga perlu melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Komisi III juga menyebut sejumlah indikasi ketidakpatuhan KPK dalam segi anggaran yang perlu didalami, termasuk pembayaran belanja dinas, sewa, jasa profesi; kegiatan perjalanan dinas tanpa surat perintah; standar biaya honorarium; realisasi belanja perjalanan dinas biasa tak sesuai ketentuan; perencanaan gedung KPK yang menyebabkan kelebihan pembayaran.

Selain itu, Komisi III juga mendapat masukan dan informasi soal tata kelola dokumentasi terkait proses hukum korupsi. Misalnya pembocoran dokumen berita acara pemeriksaan (BAP), surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik), dan surat cegah tangkal.

Komisi III juga menduga ada ketidakcermatan dan ketidakhati-hatian KPK dalam proses penyidikan. Ada indikasi kesengajaan membocorkan informasi ke media tertentu yang kebenarannya belum diikonfirmasikan. Buktinya, menurut komisi bidang hukum tersebut, adalah kasus Miryam dimaksud. (bs/rur)

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar Anda


  • Terkini