Anggota DPRD Jatim Lempar Tanggung Jawab Soal Dugaan Penyelewengan Dana Oleh Ketua

gedung dprd Jatim

SURABAYA (suarakawan.com) -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur saling lempar tanggung jawab atau bungkam soal dugaan penyelewengan dana oleh ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) atau hasil Audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) penggunaan dana APBD 2010 semester pertama.

Sekretaris Fraksi-PDIP DPRD Jatim, Suhandoyo, mengaku belum menerima LHP BPK untuk APBD Jatim 2010. Jika kemudian ada statemen dari Ketua DPRD Jatim yang telah menerima LHP BPK, maka perlu dipertanyakan.Mengingat hasil audit BPK harus diketahui publik dan tidak boleh ada yang dirahasiakan.

“Kami tidak pernah mendapatkan copy lampiran LHP BPK. Kalau kemudian ada kabar DPRD Jatim sudah menerima LHP, maka perlu diusut karena itu adalah hak publik yang harus dibuka dan tidak boleh disembunyikan. Apalagi sampai dirahasiakan dari media atau publik,” kata Suhandoyo juga anggota Komisi C DPRD Jatim ini.

Ketua Komisi C DPRD Jatim Kartika Hidayati, Kamis (09/06) menegaskan, tidak tahu menahu soal LHP BPK itu. Pihaknya mengaku keheranan saat namanya disebut-sebut Imam Sunardhi yang ditunjuk untuk membahas masalah LHP BPK, dengan alasan Komisi C membidangi Keuangan dan dianggap tahu soal audit BPK terkait anggaran.

“Tidak benar berita itu. Jangankan isinya, barangnya saja saya tidak tahu. Kalau Pak Imam Sunardhi bilang seperti itu, berarti sudah nggak benar. Sekali lagi saya tandaskan, saya tidak pernah dipanggil Pak Imam untuk membahas LHP BPK,” tegasnya.

Untuk diketahui , saat ini beredar informasi soal dugaan penyelewengan dana oleh ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) atau hasil Audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) penggunaan dana APBD 2010 semester pertama. (aca/nas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *