Anggaran dan Fasilitas Daerah Tidak untuk Iklan Politik

partai-peserta-pemilu-2014-copyBANTUL (suarakawan.com) – Sesuai surat edaran (SE) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa anggaran dan fasilitas daerah tidak boleh digunakan untuk sosialisasi maupun iklan politik, makanya ini akan jadi prioritas pengawasan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika ketentuan itu dilanggar bisa ditindaklanjuti secara hukum karena masuk dalam tindak pidana korupsi.

“Jadi ini nanti arahnya pada dugaan pelanggaran pemilu yang mengarah pada tindakan korupsi, jika terbukti maka yang menangani langsung adalah KPK, sementara kami, dari panwaslu hanya merekomendasikan sesuai hasil pengawasan,” kata Anggota Panwaslu Bantul Harlina di Bantul, Selasa (18/02).

Pihaknya menyambut baik adanya SE dari KPK terkait larangan gunakan fasilitas pemerintah, anggaran daerah untuk kegiatan kampanye.

SE dari KPK tersebut telah ditindaklanjuti dengan edaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY perihal pengawasan terhadap anggaran daerah untuk keperluan baik sosialisasi, publikasi maupun iklan kampanye politik.

“Paling tidak ini bisa untuk ‘ngaruhke’ (mempertanyakan, red.) kepala daerah, maupun kontrol kepala daerah, dan para pimpinan termasuk bupati sesuai SE agar tidak menggunakan anggaran negara atau daerah pada kegiatan sosialisasi untuk kepentingan pribadi kelompok. Sosialisasi ke masyarakat juga perlu agar faham, kalau misalnya dapat bantuan harus jelas asalnya,” katanya. (hud1/han)

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Anggaran dan Fasilitas Daerah Tidak untuk Iklan Politik"