Media Online "suarakawan.com" mengutamakan profesional, integritas, keberagaman serta menyajikan dan melayani kepuasan pembacanya maupun kepercayaan|| Mahal Itu Pilihan! Berarti Berkualitas & Puas || Semangat dalam menjalankan tugas merupakan ciri khas karakter bangsa indonesia yang mau berjuang & bekerja keras dari berbagai aspek kehidupan terutama dalam menjaga keutuhan negara dan rakyat Indonesia. Mari menyongsong dan menatap hari esok dengan menjalankan amanat cikal bakal negara RI serta Rakyat Indonesia atas Pancasila & UUD 1945 Asli & Sungguh2 Bukan Selalu Menjadi Penindasan kepada Rakyat...|| Suarakawan.com memberikan kemudahan & pelayanan buat pembaca dari berbagai lapisan dengan bahasa di seluruh dunia.||

Ancaman Anggota DPR Tak Bahas Anggaran Polri, Begini Reaksi Jenderal Tito

21 Jun 2017 // 09:35 // HEADLINE, HUKUM, HUKUM & KRIMINALITAS

tito1

JAKARTA (suarakawan.com) – Salah satu anggota Panitia Khusus angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, Mukhamad Misbakhun mengancam DPR tidak akan membahas anggaran Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi, jika dua institusi itu tidak menghadirkan Miryam dalam rapat pansus angket KPK.

Menanggapi hal itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian meyakini anggota Komisi III DPR RI tidak akan sampai menahan pembahasan anggaran tersebut.

“Ini kan, semua mekanisme mengenai anggaran sudah ada kan. Ada anggaran. Kalau kita melanggar Undang-undang, jelas-jelas ya mungkin. Tapi saya kira, enggak sampai ke situ lah,” kata Tito, seperti diberitakan Rabu (21/6).

Mantan kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini mengatakan, pihaknya juga akan melakukan komunikasi dengan DPR untuk mendiskusikan hal itu.
Tito meyakini anggota komisi III DPR tidak akan mengorbankan operasi Kepolisian yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kita kan memiliki proses-proses komunikasi politik juga. Enggak mungkin mengorbankan operasi Kepolisian, kemudian keamanan ketertiban masyarakat ya. ini kan bukan Tito pribadi, tetapi ini untuk anggota yang bertugas juga untuk mengamankan rakyat,” ujarnya.

Tito mengatakan, ada perbedaan pendapat terkait dengan pasal 204 UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3. Menurut dia, dari sejumlah anggota Pansus menilai hal itu sudah cukup jelas. Namun, pihaknya sudah berdiskusi di internal dan dengan pakar hukum, bahwa hal itu tidak dijelaskan berdasarkan hukum acara. Sehingga, perintah menghadirkan paksa seseorang dalam rapat pansus menjadi rancu.

“Kami sudah diskusikan internal dengan beberapa pakar. Persoalannya adalah acaranya seperti apa di sana,” ujarnya. (viv/rur)

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar Anda




  • Terkini