Media Online "suarakawan.com" mengutamakan profesional, integritas, keberagaman serta menyajikan dan melayani kepuasan pembacanya maupun kepercayaan|| Mahal Itu Pilihan! Berarti Berkualitas & Puas || Semangat dalam menjalankan tugas merupakan ciri khas karakter bangsa indonesia yang mau berjuang & bekerja keras dari berbagai aspek kehidupan terutama dalam menjaga keutuhan negara dan rakyat Indonesia. Mari menyongsong dan menatap hari esok dengan menjalankan amanat cikal bakal negara RI serta Rakyat Indonesia atas Pancasila & UUD 1945 Asli & Sungguh2 Bukan Selalu Menjadi Penindasan kepada Rakyat...|| Suarakawan.com memberikan kemudahan & pelayanan buat pembaca dari berbagai lapisan dengan bahasa di seluruh dunia.||

Anak Buahnya Ditangkap KPK, Begini Reaksi Menhub

24 Aug 2017 // 12:52 // HEADLINE, HUKUM, HUKUM & KRIMINALITAS

medium_51dirutangkasapura

JAKARTA (suarakawan.com) – Kementerian Perhubungan memberikan pernyataan perihal penangkapan Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).

“Hari ini tentu rekan media ingin mengetahui apa yang terjadi tadi malam, dan tadi malam ada suatu OTT dan untuk itu saya merasa prihatin. Untuk itu saya mengucapkan maaf sedalam-dalamnya kepada masyarakat,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam konferensi pers, Kamis (24/8).

Ia menambahkan, Kementerian Perhubungan sendiri pada dasarnya berkomitmen dengan upaya pemerintah dalam rangka pembersihan kegiatan korupsi.

“Saya juga menjunjung dan apresisasi kegiatan KPK yang berhasil lakukan OTT. Dengan demikian, sampai saat ini belum ada pengumuman resmi belum bisa menyampaikan penjelasan terkait dengan kejadian itu sendiri,” jelasnya.

Budi berharap hal ini menjadi momentum bagi Kementerian Perhubungan untuk melakukan pembersihan secara konsisten, sesuai dengan program Presiden yang ingin membuat pembersihan terhadap korupsi.

“Saya sampaikan minta maaf secara pribadi dan kelembagaan, kami sampaikan permohonan maaf dan apresiasi terhadap KPK. Semoga kami tetap bisa melakukan apa yang bisa jadi program pemerintah untuk pemberantasan korupsi,” imbuhnya.

Tak hanya itu, Budi menyatakan pihaknya juga akan melakukan pendampingan yang berlaku, melalui biro hukum dan kuasa hukum, dengan ketentuan bisa melakukan pendampingan.

“Selain itu, kami juga akan hari ini akan kirim surat atas insiden ini dan menyampaikan surat resmi ke KPK untuk melakukan pendampingan. Baik kasus ini maupun hal lain, agar kejadian ini tidak terjadi lagi,” kata Budi.(cnn/rur)

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar Anda


  • Terkini