Akhirnya Kelompok 22 Somasi WW

Ketua DPRD Surabaya Wisnu Wardhana

SURABAYA (suarakawan.com) – Akhirnya kelompok 22 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Surabaya Mensomasi ketua DPRD Surabaya Wisnu Wardhana yang terkait menyalagunakan  kewenangan Ketua DPRD Kota Surabaya.

Pemberian kuasa tersebut tertuang dalam surat kuasa yang ditandatangani 4 orang yang mewakili. Yakni, Sekretaris FPD DPRD Surabaya, Junaedi; Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Surabaya, Blegur Prijanggono; anggota FPG DPRD Surabaya, Erick Reginal Tahalele dan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Moch Naim Ridwan.

“Kami meminta kepada saudara Ketua DPRD Kota Surabaya agar segera megklarifikasi ke seluruh anggota dewan dan atau ke seluruh media massa terkait kunjungan kerja,” tegas Erick kepada wartawan di gedung DPRD Kota Surabaya, Jumat (15/07).

Dikatakannya, sesuai pasal 29 ayat 1 Peraturan DPRD Kota Surabaya No 50/Tahun 2010, bahwa anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan masa jabatan dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.

Selain penegasan aturan tersebut, Erick bersama ketiga rekannya mengungkapkan sejumlah penyimpangan wewenang yang dilakukan Wisnu. Misalnya, perkara kunjungan kerja DPRD Kota Surabaya ke DPRD dan Pemerintah Kota Denpasar, Bali.

“Bila dalam 3 x 24 jam, Ketua DPRD Kota Surabaya tidak mengindahkan somasi ini, maka kami akan segera melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata,” tegasnya.

Salah Satu Kuasa Hukum 22 anggota DPRD Surabaya, Muhammad Fadil berharap Ketua DPRD Surabaya bisa kembali melakukan koordinasi yang baik dengan anggota lainnya. Karena dalam tata tertib DPRD sudah jelas disebutkan, ada rapat dan musyawarah yang dilakukan, dan tidak bisa dijalankan sendiri-sendiri.

Namun bila somasi tak juga direspon dalam tiga hari ke depan, tidak menutup kemungkinan tim kuasa hukum 22 anggota dewan bakal menempuh jalur hukum.

“Nanti kita kembalikan dan koordinasikan lagi dengan pemberi kuasa. Tapi tidak menutup kemungkinan akan ditempuh jalur hukum. Secara moral, ketua harus bertanggung jawab kepada orang-orang yang dipimpinnya,” pungkasnya. (aca/nas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *