Media Online "suarakawan.com" mengutamakan profesional, integritas, keberagaman serta menyajikan dan melayani kepuasan pembacanya maupun kepercayaan|| Mahal Itu Pilihan! Berarti Berkualitas & Puas || Semangat dalam menjalankan tugas merupakan ciri khas karakter bangsa indonesia yang mau berjuang & bekerja keras dari berbagai aspek kehidupan terutama dalam menjaga keutuhan negara dan rakyat Indonesia. Mari menyongsong dan menatap hari esok dengan menjalankan amanat cikal bakal negara RI serta Rakyat Indonesia atas Pancasila & UUD 1945 Asli & Sungguh2 Bukan Selalu Menjadi Penindasan kepada Rakyat...|| Suarakawan.com memberikan kemudahan & pelayanan buat pembaca dari berbagai lapisan dengan bahasa di seluruh dunia.||

Ahok Ditahan, Djarot Jadi Plt Gubernur DKI Jakarta

09 May 2017 // 15:55 // HEADLINE, POLITIK & PEMERINTAHAN

djarot_jakartasatuco

JAKARTA (suarakawan.com) – Setelah hakim memutuskan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama bersalah dalam kasus penodaan agama dan harus dipenjara selama dua tahun, Kementerian Dalam Negeri akan memproses pengalihan jabatan gubernur kepada Djarot Saiful Hidayat.

Dalam keterangan kepada wartawan, Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo, menyatakan pihaknya akan meminta salinan putusan sidang kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

“Dari salinan yang akan kami terima, pemerintah akan mengambil langkah selanjutnya untuk tahap pemberhentian Pak Ahok, kemudian tahap menunjuk Wagub (Djarot Saiful Hidayat) sebagai pelaksana tugas (Gubernur DKI Jakarta) sampai Oktober,” kata Tjahyo.

Pengalihan jabatan Gubernur DKI Jakarta dari Ahok ke Djarot, menurut Guru Besar Ilmu Administrasi Negara Universitas Gajah Mada, Prof Dr Miftah Toha, sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Hal ini sudah menjadi ketentuan dalam administrasi negara. Jika gubernur tidak bisa melaksanakan tugasnya, maka wakil gubernur yang menggantikan,” kata Miftah.

Miftah kemudian memberi contoh ketika Joko Widodo menjadi presiden pada 2014.

“Saat itu, Ahok yang kemudian menggantikan menjadi gubernur.”

Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok divonis bersalah dalam kasus penodaan agama dan dihukum dua tahun penjara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur mengenai tata cara pemberhentian kepala daerah.
Pasal 66 huruf C menyebutkan, “Wakil kepala daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.”

“Karena itu, tidak ada masalah dalam pengelolaan pemerintahan DKI Jakarta. Djarot yang akan menjabat gubernur sementara,” kata Miftah.

Meski demikian, menurutnya, tidak akan ada pemilihan wakil gubernur lantaran periode penyerahan jabatan kepada gubernur-wakil gubernur yang baru tinggal lima bulan.

Masih tunggu proses banding

Djarot sendiri tidak banyak menanggapi tentang dirinya yang, menurut undang-undang, harus menggantikan Ahok.

“Mari kita tunggu saja prosesnya. Ini masih naik banding. Saya sendiri siap mengemban tugas, apapun itu,” kata Djarot kepada wartawan di Balai Kota Jakarta.

Djarot mengatakan saat ini dirinya menanggapi vonis terhadap Ahok bukan dalam konteks gubernur-wakil gubernur.

“Menurut saya, itu bukan soal gubernur-wakil gubernur, tapi sebagai sahabat. Ketika seorang sahabat sakit, kita turut bersedih,” kata Djarot. (bbc/rur)

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar Anda


  • Terkini