Media Online "suarakawan.com" mengutamakan profesional, integritas, keberagaman serta menyajikan dan melayani kepuasan pembacanya maupun kepercayaan|| Mahal Itu Pilihan! Berarti Berkualitas & Puas || Semangat dalam menjalankan tugas merupakan ciri khas karakter bangsa indonesia yang mau berjuang & bekerja keras dari berbagai aspek kehidupan terutama dalam menjaga keutuhan negara dan rakyat Indonesia. Mari menyongsong dan menatap hari esok dengan menjalankan amanat cikal bakal negara RI serta Rakyat Indonesia atas Pancasila & UUD 1945 Asli & Sungguh2 Bukan Selalu Menjadi Penindasan kepada Rakyat...|| Suarakawan.com memberikan kemudahan & pelayanan buat pembaca dari berbagai lapisan dengan bahasa di seluruh dunia.||

77 Kepala Daerah Kena OTT KPK

18 Sep 2017 // 14:04 // HEADLINE, POLITIK & PEMERINTAHAN

tjahjo1

JAKARTA (suarakawan.com) – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu kinerja KPK yang dinilai sangat membanggakan adalah Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pejabat negeri yang menerima suap dan terlibat korupsi.

“Selama ini yang kami catat 77 kepala daerah yang (kena) OTT, 300 lebih kepala daerah terkena masalah,” kata Tjahjo usai beraudiensi dengan Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (18/9).

Dia melanjutkan, OTT terhadap 77 kepala daerah tersebut dilakukan setelah mendapat alat bukti yang valid.

“Enggak mungkin enggak (valid buktinya), yang 77 itu valid semua,” ucap dia.

Terpisah, Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengatakan ada sejumlah pos yang dinilai rawan terkena OTT. Dia mencontohkan; perencanaan anggaran, dana hibah bansos, retribusi pajak, perjalanan dinas, pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, dan suap.

“Terus menerus sudah (diimbau agar tidak dilakukan penyelewengan). Untuk imbauan OTT itu kembali ke yang bersangkutan,” ujarnya.

Diberitakan, KPK menangkap tangan Wali Kota Batu, Jawa Timur, Eddy Rumpoko pada Sabtu (16/9). Eddy yang merupakan kader PDIP itu ditangkap terkait suap proyek senilai Rp 5,26 miliar.

Eddy mendapatkan komisi 10 persen atau Rp 500 juta dari proyek yang dianggarkan Kota Batu di tahun 2017. Saat melakukan OTT, KPK mengamankan uang sebesar Rp 200 juta.

Atas perbuatannya, Eddy Rumpoko dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.(mer/rur)

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar Anda


  • Terkini