Media Online "suarakawan.com" mengutamakan profesional, integritas, keberagaman serta menyajikan dan melayani kepuasan pembacanya maupun kepercayaan|| Mahal Itu Pilihan! Berarti Berkualitas & Puas || Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2014 Bukan Hanya Dikenang & Diperingati Apalagi Memporakporandakan melainkan Seluruh Warga Negara Indonesia Dapat Menjalankan Perjuangannya Secara Benar Nilai-Nilai Pancasila & Semua Kita Adalah Bersaudara ||

Pileg 2014, KPU Awasi Ketat Dana Kampanye Parpol

27 Sep 2013 // 19:55 // PILEG, POLITIK & PEMERINTAHAN

SURABAYA (Suarakawan.com) - Menjelang pemilihan Legeslatif (Pileg) 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur akan melakukan pengawasan aliran dana kampanye partai politik dan calon legislator menghadapi Pemilihan Umum Legislatif yang digelar 9 April 2014.

Komisioner KPU Jatim, Agus Mahfudz Fauzi di KPU Jatim, Jumat (27/09) mengatakan pada pileg 2014 mendatang setiap partai politik wajib membuat rekening khusus di bank umum dan harus dipisah dari rekening partai sebelumnya.

“Pembuatan rekening atau dana kampanye ini sudah ada di peraturan KPU Nomor 17/2012 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye peserta pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD,” tegasnya usai pertemuan dengan pimpinan Partai Politik peserta Pemilu 2014 di kantor KPU Jatim.

Menurutnya dalam pertemuan tersebut juga membahas regulasi kampanye Pemilihan Umum Legislatif 2014 dan penetapan zona kampanye, serta pembahasan tentang mekanisme pelaporan dana kampanye.

“Bantuan atau sumbangan dana yang diberikan untuk kampanye melalui perseorangan maksimal Rp1 miliar. Sedangkan, bantuan dari lembaga maksimal Rp7,5 miliar. Dan ini harus ada pelaporan dari partai politik maupun caleg ke KPU,” katanya.

Terkait tentang bagaimana jika parpol dan caleg tidak melaporkan ke KPU ia mengatakan akan ada sanksi terhadap partai politik atau perorangan setelah ada laporan KPU. Hal ini sesuai peraturan perundang-undangan tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD.

Dalam peraturan Pemilu disebutkan bahwa sanksi terhadap penanggungjawab partai politik dan calon legislatif adalah hukuman pidana selama 2 tahun atau ancaman denda sebesar Rp500.000.000. Karena itulah KPU melakukan sosialisasi agar tidak terjadi pelanggaran. (aca/era)

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar Anda