Media Online "suarakawan.com" mengutamakan profesional, integritas, keberagaman serta menyajikan dan melayani kepuasan pembacanya maupun kepercayaan|| Mahal Itu Pilihan! Berarti Berkualitas & Puas || "Semarak HUT RI yang ke 69 untuk Mewujudkan Cita-cita Pendiri Republik Indonesia Sesungguhnya untuk Memajukan Negara serta Rakyat Indonesia Sejahtera & Makmur BUKAN Menggerogoti aset-aset Negara & menjadi Koruptor-koruptor Negara" ||

Surat Rekomendasi Pemberhentian Pejabat Kasus Korupsi

05 Feb 2013 // 14:38 // KABUPATEN-KOTA, POLITIK & PEMERINTAHAN

KEDIRI (suarakawan.com) – Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Kediri memberi surat rekomendasi kepada Walikota Kediri Syamsul Ashar, untuk memberhentikan sejumlah oknum pejabat yang kini tersandung kasus dugaan korupsi.

Menurut keterangan salah satu anggota Dewan Kota Kediri dari Komisi A Andrian Sayogo, aturan pijakan hukum yang diambil atas pemberian surat rekomendasi kepada walikota mengaju pada Peraturan Pemerintah no 42 Pasal 8 tahun 2004, dimana penyelenggaraan pemerintahan harus kompetibel.

Namun kenyataanya saat ini, justru berbanding terbalik. Di mana sejumlah oknum di pusara penjabat pemerintah Kota Kediri banyak yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi.

Diketahui, beberapa pejabat yang masih aktif ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi itu antara lain pejabat kepala Dinas Pekerjaan Umum Kasenan tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan proyek gambiran II, Budi Siswantoro pejabat aktif asisten Pemerintahan ditetapkan oleh pihak Kejari Kota Kediri atas kasus yang sama serta Wiyanto ketua panitia lelang, aktif menjabat sebagai Staf PU sampai sekarang.

Sementara pejabat lainnya masih aktif meski ditetapkan sebagai tersangka Suparapto menjabat sebagai kepala Bapeda serta Bambang Tetuko, menjabat sebagai kepala sekolah.

“Penyelenggaraan, pemerintahan harus kompetibel termasuk pejabatnya. Rekomendasi yang kita berikan tadi, harus dilaksanakan oleh Pemda. Kita tahu sendiri banyak pejabat Pemkot berstatus tersangka saat ini,”  terang Andrian Sayogo, Selasa (05/02) siang dalam rapat dengar pendapat dengan BKD.

Jalannya hearing sendiri sempat diwarnai adu argumentasi antara anggota Komisi A Andrian Sayogo dengan Assiten Bidang Pemerintahan Budi Siswantoro yang menyatakan keberatan atas usulan rekomendasi tersebut. (Pen/era)

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar Anda