Media Online "suarakawan.com" mengutamakan profesional, integritas, keberagaman serta menyajikan dan melayani kepuasan pembacanya maupun kepercayaan|| Mahal Itu Pilihan! Berarti Berkualitas & Puas || "Semarak HUT RI yang ke 69 untuk Mewujudkan Cita-cita Pendiri Republik Indonesia Sesungguhnya untuk Memajukan Negara serta Rakyat Indonesia Sejahtera & Makmur BUKAN Menggerogoti aset-aset Negara & menjadi Koruptor-koruptor Negara" ||

Pemprov Jatim Menambah Honor PPS dan PPK

01 Dec 2012 // 10:53 // PILGUB JATIM

SURABAYA (suarakawan.com) – Ada kabar gembira kepada empat kota yang menyelenggarakan Pilkada bersamaan dengan Pilgub Jatim 2013 mendatang.

Pasalnya pemerintah provinsi akan menambah upah atau tambahan honor bagi PPS dan PPK di Mojokerto, Probolinggo, Kediri dan Pasuruan mencapai 30 persen.

Anggota Komisi A DPRD Jatim, Jalaludin Alham menegaskan untuk memberi rasa keadilan, maka petuga PPS dan PPK yang ada di empat daerah yang juga bertugas mengawasi pelaksanaan Pilgub honornya akan diberi tambahan 30 persen dari daerah lain yang hanya melakukan satu pilkada (Pilgub).

“Hal ini cukup nasional, rasional dan sangat manusiawi. Ini karena uang mengikuti kegiatan. Diharapkan dari solusi ini tidak ada lagi isu ngambek bagi petugas di lapangan, khususnya PPS dan PPK,’’ tegas politisi asal Partai Demokrat (PD) Jatim, saat di Surabaya, Sabtu (01/12).

Menurutnya, hal ini mengkomparansikan dengan pelaksanaan Pilgub Jabar, Aceh dan Gorontalo. Dimana disana petugas PPS dan PPK mendapatkan tambahan honor sebesar 30 persen bagi mereka yang mengawasi dua kali Pilkada. Kondisi ini cukup dijadikan yurisprodensi untuk diambil kebijakan.

Keputusan ini, tambahnya untuk menjawab kegelisahan KPUD kota di empat daerah yang khawatir petugas KPPS di sejumlah TPS melakukan boikot bersama karena mempunyai dua beban tugas yang sangat berat.

“Jujur kami di sini serba dilematis. Di satu sisi para PPS mengancam tidak akan mengurusi pelaksanaan Pilgub, sementara di sisi lain ketika APBD Jatim menganggarkan dana untuk PPS di Kabupaten/Kota jelas melanggar hukum karena ada double account,’’ tegasnya.

Karenanya, kini Komisi A tengah mencari solusi. Diantaranya dengan menambah anggaran di Kabupaten/Kota. Tapi yang masih menjadi pemikiran adalah munculnya Permendagri nomor 57/2009 tentang penyusunan anggaran penyelenggara pemilu di sana sudah ditentukan alokasi di tiap tingkatan pengawas.

“Karenanya kami di sini masih mencari terobosan dan mencari win-win solution agar dua-duanya tidak merasa dirugikan. Dan ini memang konsekuensi logis pelaksanaan Pilkada secara langsung oleh rakyat. Dimana anggaran yang dialokasikan dari APBD cukup besar,” ujarnya.

Seperti diketahui, rencana Pilgub Jatim yang bersamaan dengan pelaksanaan Pilkada di empat wilayah masing-masing di Kota Mojokerto, Kediri, Madiun dan Probolinggo pada 29 Agustus 2013, kini menjadi pemikiran Komisi A DPRD Jatim. Mengingat petugas PPS/PPL di empat kota tersebut menolak bekerja dua kali, yaitu memantau pelaksanaan Pilwali serta Pilgub dengan hanya satu kali gaji.(aca/era)

 

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar Anda