Media Online "suarakawan.com" mengutamakan profesional, integritas, keberagaman serta menyajikan dan melayani kepuasan pembacanya maupun kepercayaan|| Mahal Itu Pilihan! Berarti Berkualitas & Puas || "Hari Raya Idul Fitri 1435 H / 2014 M, Cermin & Pelajaran dari Nuansa Ramadhan yang Penuh Beramal, Beribadah & Bersyukur kepada Ilahi Ya ROBBI. Serta menjadi Kodrat Manusia Hakiki, Mengasihi, Menyayangi Kepada Sesama Bukan Sebagai Ajang Pamer Kekayaan Duniawi & Kesombongan." ||

Kekecewaan SBY dan Peran Indonesia di ASEAN

30 Jul 2012 // 18:02 // OPINI

Oleh: Fathur Anas

Peneliti di Developing Countries Studies Center (DCSC) Jakarta

Beberapa waktu lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan kekecewaannya terhadap kegagalan pertemuan tingkat menteri luar negeri negara-negara anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dalam menghasilkan pernyataan bersama (joint communique) mengenai masalah Laut Cina Selatan. Pertemuan tingkat menteri itu digelar di Phnom Penh, Kamboja, pada Jumat (13/07), lalu. Para menteri luar negeri negara-negara anggota ASEAN gagal mengeluarkan pernyataan bersama terkait masalah Laut China Selatan.

Kegagalan dalam menghasilkan pernyataan bersama itu merupakan kali pertama dalam sejarah ASEAN. Karena itu, tidak berlebihan bila Presiden SBY merasa kecewa dengan kegagalan tersebut. Selain itu, kebuntuan dalam menghasilkan pernyataan bersama mengenai masalah Laut China Selatan tentu akan berdampak buruk terhadap citra asosiasi negara Asia Tenggara itu. Hal itu bisa memunculkan pandangan negatif dari dunia internasional bahwa telah terjadi perpecahan di tubuh ASEAN.

Sebagaimana kita ketahui bersama, Laut Cina Selatan menjadi wilayah sengketa antara China dan sejumlah negara ASEAN, yaitu Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam. Masing-masing negara itu mengklaim kedaulatan mereka atas Laut China Selatan.

Laut China Selatan merupakan perairan yang membentang dari pesisir China dan Taiwan di sebelah utara, Vietnam di sebelah barat, Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, dan Singapura di selatan dan barat daya, hingga ke Filipina di sebelah timur. Perairan ini telah lama menjadi sumber konflik antara Vietnam, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam dan China, terutama terkait batas zona ekonomi eksklusif. Laut China Selatan memiliki nilai strategis tinggi karena menjadi jalur lalu lintas bagi pengapalan minyak mentah dan perdagangan dunia. Selain itu, Laut China Selatan juga menyimpan berbagai potensi lain, seperti hasil laut, sumber minyak, dan gas alam.

Sesungguhnya bukan kali ini saja Presiden SBY memberikan perhatian terhadap masalah Laut China Selatan. Saat memberikan pidato pada pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Ke-19, di Nusa Dua Bali, November tahun lalu, Presiden SBY mengingatkan agar pemimpin negara-negara anggota ASEAN bersikap proaktif agar tidak rentan menjadi korban rivalitas yang terjadi di antara negara-negara besar.

Sekilas pernyataan itu memang terdengar biasa saja. Namun, di tengah gejolak ekonomi dan politik global saat ini, statement Presiden SBY itu perlu mendapatkan perhatian ekstra. Gejolak ekonomi dunia dipastikan akan membuat negara-negara ASEAN menjadi sasaran negara-negara maju.

Paling tidak, kini ada dua negara besar yang tengah berusaha menjadikan negara-negara ASEAN sebagai sasaran untuk memulihkan dan memperkuat kondisi perekonomian mereka. Kedua negara itu tidak lain adalah China dan Amerika Serikat. Sulit dipungkiri negara-negara ASEAN saat ini memang tengah berada dalam situasi rentan untuk terseret dalam pusaran rivalitas ekonomi dan politik yang terjadi di antara kedua negara tersebut, tidak terkecuali persoalan Laut China Selatan.

Kekecewaan Presiden SBY tentu dapat juga kita letakkan dan pahami dalam konteks peran dan keberadaan Indonesia sebagai salah satu negara besar di lingkup ASEAN. Jika muncul citra negatif dari dunia internasional terhadap ASEAN, maka secara tidak langsung akan turut membawa dampak kurang baik bagi Indonesia.

Tidak dapat dimungkiri, Indonesia memang merupakan negara yang cukup diperhitungkan oleh negara-negara anggota ASEAN lain. Selain tercatat sebagai salah satu perintis awal bagi pendirian asosiasi negara-negara Asia Tenggara ini, Indonesia juga memiliki peran penting dalam pembentukan beberapa perjanjian dan modalitas di ASEAN, seperti Declaration on Zone of Peace, Freedom, and Neutrality (ZOPFAN, 1971), ASEAN Concord (1976), ASEAN Declaration on South China Sea (1992), ASEAN Regional Forum (ARF, 1995), dan ASEAN Community (2003). Peranan Indonesia di kawasan Asia Tenggara turut diperkuat dengan partisipasi dalam menyelesaikan konflik sengketa perbatasan Thailand-Kamboja, mendorong demokratisasi di Myanmar, dan lain-lain.

Selama ini, Indonesia terus aktif berperan dalam menciptakan perdamaian melalaui jalur-jalur diplomasi. Ketika terjadi kebuntuan mengenai suatu masalah bersama seringkali Indonesia berdiri di barisan terdepan untuk mengambil inisiatif penyelesaian. Sebagai salah satu perintis pendirian ASEAN, Indonesia sadar betul memeiliki tnaggung jawab moral untuk menjaga hubungan harmonis penuh kemitraan dan toleransi di antara negara-negara anggota.

Dalam konteks itu, agar permasalahan sengketa Laut China Selatan ini tidak mengancam stabilitas regional, maka negara-negara yang terlibat dalam sengketa itu perlu memperhatikan pernyataan Presiden SBY bahwa permasalahan klaim yang saat ini menyelimuti sejumlah negara di sekitar Laut China Selatan harus terkelola dengan baik agar tidak terjadi eskalasi situasi yang mengarah pada perkembangan negatif. Orientasi pada pencapaian kesepakatan dalam penyelesaian sengketa Laut China Selatan harus lebih diutamakan ketimbang ego masing-masing negara.

Sebagai salah satu perintis pendirian ASEAN yang memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga hubungan harmonis penuh kemitraan dan toleransi di antara negara-negara anggota, Indonesia tentu tidak akan membiarkan ketengangan seputar permasalahan sengketa Laut China Selatan berkembang menjadi sebuah konflik terbuka. Untuk itu, Indonesia perlu segera secara intensif memfasilitasi pembahasan dan dialog diantara pihak-pihak yang memiliki klaim di Laut China Selatan melalui serangkaian pertemuan informal.**

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar Anda