Media Online "suarakawan.com" mengutamakan profesional, integritas, keberagaman serta menyajikan dan melayani kepuasan pembacanya maupun kepercayaan|| Mahal Itu Pilihan! Berarti Berkualitas & Puas || "Hari Raya Idul Fitri 1435 H / 2014 M, Cermin & Pelajaran dari Nuansa Ramadhan yang Penuh Beramal, Beribadah & Bersyukur kepada Ilahi Ya ROBBI. Serta menjadi Kodrat Manusia Hakiki, Mengasihi, Menyayangi Kepada Sesama Bukan Sebagai Ajang Pamer Kekayaan Duniawi & Kesombongan." ||

DPR Desak Cak Imin Tuntaskan Persoalan Transmigrasi Jambi

29 Feb 2012 // 20:45 // POLITIK & PEMERINTAHAN, PUSAT

JAKARTA (suarakawan.com) – Sembilan tahun nasibnya tidak kunjung menemui titik terang. tiga orang Warga Transmigran yang berada di Tebing Jaya Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, nekad datang ke Gedung DPR mengadukan nasibnya

“Kami ingin mengadukan nasib kami ke wakil rakyat kami” terang Slamet Nurdin kepada wartawan saat jumpa pers di Pressroom Nusantara III, beberapa saat yang lalu, Rabu (29/02)

Nurdin bercerita saat berangkat transmigrasi dan pergi meninggalkan kampungnya di pulau jawa dirinya dijanjikan akan mendapatkan lahan usaha. Namun sayang setelah para transmigrasi datang janji itu sampai sekarang tidak terealisasi

“Kehidupan kami secara ekonominya minus, sebab lahan II belum kami kuasai. Mereka hanya menjadi buruh, bahkan celakanya untuk bertahan hidup para transmigran untuk bertahan hidup kami akhirnya merantau dari daerah transmigrasi,” terangnya dengan menahan tangis

Senada dengan Nurdin, Muslim pun berkeluh kesah untuk mengadukan nasibnya, dirinya sudah terlunta selama 18 hari mencari gedung DPR.

“Kami takut melihat gerbang DPR, tapi akhirnya kami masuk juga. Keg denung ini. Kami meminta hak kami segera diberikan, kami merasa capek kesana kemari, tapi sampai sekarang nihil,” terangnya

“Kami mengharapkan anggota dewan untuk mendengar kami dan mendesak menteri tenaga kerja dan Transmigrasi,” tutup Salim

Menyikapi hal ini, anggota komisi IX DPR, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan persoalan ini. Sebab, 9 tahun bukanlah hal yang singkat apalagi untuk menunggu.

“Kita meminta pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian Tenaga Kerja dan transmigrasi untuk menjalaankan aturan UU N+. 29 tahun 2009 tentang Ketransmigrasian dengan memerintahkan dan menertibkan jajarannya,” jelasnya.

“Mengingatkan kepada semua pihak agar jangan ada intimidasi dalam bentuk apapun terhadap warga transmigran terkait permasalahan lahan II yang sedang diperjuangkan warga transmigran tebing Jaya kabupaten batanghari Provinsi Jambi,” demikian Rieke

Dari data yang ada, para transmigran yang belum mendapatkah lahan tersebar di 4 wilayah diantaranya UPT tebing jaya 200 KK, tebing Jaya II 230 KK, Tebing Jaya III 20 KK dan Tebing Jaya IV 150 KK.(pra/jto)

 

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar Anda