Media Online "suarakawan.com" mengutamakan profesional, integritas, keberagaman serta menyajikan dan melayani kepuasan pembacanya maupun kepercayaan|| Mahal Itu Pilihan! Berarti Berkualitas & Puas || "Semarak HUT RI yang ke 69 untuk Mewujudkan Cita-cita Pendiri Republik Indonesia Sesungguhnya untuk Memajukan Negara serta Rakyat Indonesia Sejahtera & Makmur BUKAN Menggerogoti aset-aset Negara & menjadi Koruptor-koruptor Negara" ||

Pemerintah Akan Buat MoU Sebelum Mengirim TKI Ke Luar Negeri

25 Feb 2012 // 15:42 // POLITIK & PEMERINTAHAN, PUSAT

SURABAYA (suarakawan.com) - Guna mengurangi kekerasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luarnegeri, Pemerintah akan membuat MoU terlebih dahulu dengan negara yang ditujuh oleh TKI dan akan membentuk tim Khusus untuk mengawasi MoU.

Sekjen Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi(Kemenakertrans) RI Muchtar Luthfie di temui usai acara Seminar Soal Ketenagakerjaan di Untag Surabaya, Sabtu (25/02) mengatakan MoU baru dilakukan pemerintah dengan negara tujuan TKI sebagai upaya dalam hal perlindungan TKI ke depan.

“Kami telah terjunkan tim khusus Kemenakertrans untuk mengawasi perlakuan terhadap TKI pasca MoU itu,” tukasnya.

Ia mencontohkan dalam MoU baru dengan Malaysia, dia menjelaskan, paspor akan dipegang TKI itu sendiri, satu minggu bekerja libur satu hari (boleh tidak libur, asal dihitung lembur), gaji ditransfer melalui perbankan dan jika ada TKI yang melarikan diri-sakit-tidak qualified akan digantikan dalam waktu dua minggu.

“Malaysia sudah setuju dengan MoU itu dan diproses sejak 1 Desember 2011. Baru dibuka pengiriman kembali TKI sekitar Maret atau April 2012,” imbuhnya.

Ia menambahkan Pemerintah Indonesia telah membuat Memorandum of Understanding (nota kesepahaman) dengan 5 negara penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) yaitu Malaysia, Kuwait, Arab Saudi, Suriah dan Yordania. ” yang waktu dekat dilaksnakannya MoU yaitu di Negara Malaysia pada maret 2012,” tambahnya.

Sementara itu Menakertrans RI, Muhaimin Iskandar menegaskan, pemerintah tidak akan melakukan pengiriman TKI sebelum ada MoU baru dengan negara penempatan. Ini demi perlindungan hukum bagi TKI informal.

“MoU itu intinya menyangkut perlindungan hukum bagi TKI informal dan mendapatkan haknya seperti TKI formal. Yakni, perlindungan sosial, jam kerja, hari libur dan hak administratifnya,” tegasnya. (aca/jto)

 

keterangan Foto : Sekjen Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi(Kemenakertrans) RI Muchtar Luthfie saat seminar di Untag (aca)

 

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar Anda