Media Online "suarakawan.com" mengutamakan profesional, integritas, keberagaman serta menyajikan dan melayani kepuasan pembacanya maupun kepercayaan|| Mahal Itu Pilihan! Berarti Berkualitas & Puas || "Hari Radio Republik Indonesia (RRI) 11 September 2014 Awal Tonggak Sejarah Informasi yang Cepat & Kawah Candra Dimuka Pentingnya Informasi & Berita Secara Terus Menerus yang Sangat Berarti Buat Rakyat & Negara Indonesia dalam Membangun Ilmu Pengetahuan, Wawasan serta Kecerdasan Bangsa." ||

Berharap Pada Komisi HAM OKI

23 Feb 2012 // 08:07 // KERAGAMAN, KERUKUNAN

JAKARTA – Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah Kongres Pertama Komisi Hak Asasi Manusia OKI (Organisasi Kerjasama Islam). Agenda utama Kongres, difokuskan pada pemahaman dan definisi HAM yang bakal diperjuangkan. Komisi HAM OKI menggelar Kongres Pertama di Jakarta pada 20-24 Februari 2012.

Kongres Komisi HAM OKI ini menjadi sangat relevan, mengingat bahwa negara-negara Islam (termasukIndonesia) jumlah pelanggaran HAM-nya termasuk tinggi. Soal agenda Kongres Komisi HAM OKI inilah yang menjadi tema perbincangan program Agama dan Masyarakat, dengan narasumber Lutfi Asyaukani (Direktur Freedom Institute dan pengajar Universitas Paramadina), dan Muhammad Hafidz (Human Right Working Group, HRWG).

Menurut Hafidz, Komisi HAM OKI ini sangat independen, itu sebabnya HRWG yang merupakan NGO, yang diundang sebagai partner dalam Kongres ini. Independensinya bisa terlihat bagaimana komisionernya diperbolehkan mengambil kebijakan sendiri, tanpa harus mempertanggungjawabkan pada kepala negara masing-masing. Hafidz melanjutkan, terbentuknya Komisi HAM ini merupakan terobosan, diharapkan ke depan Komisi HAM OKI bisa menjadi pendorong perubahan dan pembaharuan, agar negara-negara muslimlebih memperhatikan isu hak asasi dan demokrasi

Menurut Luthfi, isu HAM itu sendiri cukup intensif didiskusikan pada tahun 1980-an, hingga kemudian menelurkan apa yang disebut Deklarasi Kairo (1990). Deklarasi Kairo merupakan puncak perdebatan tentang HAM versi Islam, termasuk respon negara-negara anggota OKI terhadap Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Luthfi melanjutkan, ada beberapa pasal yang tidak terlalu nyaman, hingga kemudian munculdeklarasi khusus untuk anggota-anggota OKI. Harus diakui, negara muslim secara umum adalah negara yang tingkat pelanggaran kebebasan sipil dan kebebasan individunya tinggi sekali. Kita punya ukuran, yaituindeks tentang kebebasan dan demokrasi, bahwa negara-negara muslim tidak masuk dalam urutan pertama dalam indeks-indeks dunia itu, artinya sejak awal para pemimpin OKI sadar bahwa ada masalah pelanggaran HAM di negara mereka.

Muhammad Hafidz menegaskan, kongres pertama Komisi HAM OKI kali ini, akan membuka mata dunia internasional, bahwa OKI tidak membenarkan pelanggaran HAM. Hafidz menyatakan, minimal kongres ini memberikan angin segar bahwa ada semacam kekuatan baru dari OKI untuk turut terlibat pada isu-isu internasional. Nantinya OKI bisa mengeluarkan resolusi dan justifikasi dalam hal-hal yang berkaitan kekerasan HAM. “Ketika di Arab Saudi terjadi pelanggaran HAM, berarti itu tidak dianggap sebagai gambaran Islam secara umum. Orang tidak boleh mengatakan, begitulah Islam. Karena yang melakukan adalah adalah Arab Saudi-nya,” tambah Hafidz

Luthfi berpendapat, Islam itu telah memiliki teologi yang jelas, Islam juga telah mengajar semua tentang HAM. Dengan merujuk pada Almarhum Nurkholis Madjid, yang pernah menyebutkan, bahkan Qur’an pun mengajarkan tentang liberal. “Dalam teologi Islam, tidak perlu membuat deklarasi khusus tentang HAM. Karena di dalam ajaran islam sudah diatur. Jadi saya heran, kenapa harus dibuat resolusi atau organisi serupa di OKI. Tapi satu sisi saya memahami, karena ini sebagai bentuk jawaban secara kelembagaan, dari setiap sikap negara -negara Barat,” tegas Lutfie

Luthfi dan Hafidz sepakat, Indonesia layak ditunjuk sebagai model negara Islam yang mendukung perjuangan HAM. Alasannya, Indonesia negara yang mendukung demokrasi, ekonomi berkembang baik, meski disatu sisi masih ada beberapa permasalahan kekerasan HAM. Namun menurut keduanya, Indonesia masih berada pada posisi yang membingungkan. Di satu sisi Indonesi seperti ikut dengan konsensus penegakkan HAM dengan konsep Universal. Tapi di sisi lain, Indonesia seperti enggan melepas jati diri sebagai bagian dari negara yang terikat konsesus Islam.

“Artikel ini sebelumnya disiarkan di program Agama dan Masyarakat KBR68H. Simak siarannya di 89, 2 FM Green Radio, setiap Rabu, pukul 20.00-21.00 WIB”

 

Article Global Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Eli Pets

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar Anda