Media Online "suarakawan.com" mengutamakan profesional, integritas, keberagaman serta menyajikan dan melayani kepuasan pembacanya maupun kepercayaan|| Mahal Itu Pilihan! Berarti Berkualitas & Puas || 21 April 2014 Merupakan Hari Kartini sebagai penghormatan atas wujud perjuangan kaum perempuan, simbol persamaan gender, emansipasi wanita. Kartini ada sebagai pahlawan, bukan dengan tindakan kekerasan, tapi tetap radikal, demi memperjuangkan kebenaran yang dipercayainya.||

Bahas Penyertaan Modal Bank Jatim, DPRD dan Setprov Adu Mulut

03 Feb 2012 // 17:30 // KABUPATEN-KOTA, POLITIK & PEMERINTAHAN

SURABAYA (suarakawan.com) – Dengar pendapat (hearing) antara Komisi C DPRD Jatim dengan Direksi Bank Jatim dan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim untuk klarifikasi penyertaan modal pemprov jatim diwarnai adu mulut, Jumat (03/02) di DPRD Jatim.

Komisi C memanggil Bank Jatim karena merasa dilangkahi, tidak diajak komunikasi terkait penyertaan modal Rp 2,5 T kepada bank plat merah tersebut.

Hearing ini juga dihadiri Sekdaprov Jatim, Rasiyo. Adu mulut ini dimulai ketika Anggota Komisi C, Thoriqul Haq

mempertanyakan dengan penyertaan modal Rp 2, 5 T yang tanpa adanya pemberitahuan kepada Komisi C selaku mitra kerja Bank Jatim. Padahal dalam regulasi sudah jelas, pemberian kepada Bank milik pemda harus diketahui oleh legislatif sebagai bugjegting (penganggaran).

Selain itu, Thoriq menganggap bahwa Bank Jatim tidak pernah transparan,seperti halnya laporan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

“Selama ini Bank Jatim tidak pernah melaporkan laporan RUPS kepada kami, kita merasa tidak diajak ngomong,” paparnya.

Dalam hearing tersebut dua pertanyaan yang dilontarkan Sekretaris DPW PKB Jatim memicu panas Asisten IV Setdaprov Jatim, Akhmad Sukardi. “Seharusnya Thoriq tidak bertanya seperti itu. Kita akan jelaskan semuanya. Tetapi kalau seperti itu, kita seperti diadili. Ini bukan hearing, tetapi kayak dialog,” kata Sukardi dengan nada kesal.

Spontan Thoriq membalas pernyataan Akhmad Sukardi. Thoriq merasa berhak untuk bertanya kepada Bank Jatim. Thoriq hanya menginginkan Bank Jatim mengakui, apakah pernah memberi laporan RUPS atau tidak.

“Kita ingin mengakui saja, jawabannya singkat saja, ya atau tidak,” tegasnya.

Ketua Komisi C, Kartika Hidayati akhirnya berusaha meredam situasi agar hearing dapat diteruskan. Kartika menskors 5 menit untuk merundingkan hal tersebut dengan Wakilnya, Suhandoyo.

Namun karena tidak memutuskan jawaban yang diinginkan, Thoriq langsung memvonis bahwa Bank Jatim tidak pernah memberi laporan RUPS kepada Komisi C.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim, Suhandoyo menegaskan, Bank Jatim dapat berdiri karena mendapat uang dari APBD, dan APBD diperoleh dari uang rakyat, yakni pajak. Maka Bank Jatim harus mengkomunikasikan dengan legislatif terkait penyertaan modal yang diperoleh dari rakyat.

Suhandoyo langsung memberi rapor merah kepada Bank Jatim, karena belum pernah memberi manfaat kepada masyarakat.

“Orang yang buka rekening aja sulitnya mati, bahkan terkadang orang nabung, tapi uangnya hilang,” ujarnya. (Aca/sug)

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar Anda