Media Online "suarakawan.com" mengutamakan profesional, integritas, keberagaman serta menyajikan dan melayani kepuasan pembacanya maupun kepercayaan|| Mahal Itu Pilihan! Berarti Berkualitas & Puas || "Semarak HUT RI yang ke 69 untuk Mewujudkan Cita-cita Pendiri Republik Indonesia Sesungguhnya untuk Memajukan Negara serta Rakyat Indonesia Sejahtera & Makmur BUKAN Menggerogoti aset-aset Negara & menjadi Koruptor-koruptor Negara" ||

Kontras Dan Mahasiswa Papua Kecam Kekerasan Di Paniai

23 Dec 2011 // 16:33 // POLITIK & PEMERINTAHAN, PUSAT

SURABAYA (suarakawan.com) – Maraknya kasus kekerasan di Matoa, Paniai, Papua Barat, serta beberapa daerah lain di Indonesia membuat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Surabaya, memperingatkan pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan penanganan keamanan di Papua.

Koordinator Kontras Surabaya, Andy Irfan mengutarakan, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang didengungkan pemerintahan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Dari peristiwa di Matoa, Paniai, Papua Barat, 14 orang tewas, serta 6 orang luka-luka akibat tembakan.

” Kasus di Paniai membuktikan bahwa pemerintah tidak komitmen terhadap persoalan HAM. Kesejahteraan masyarakat di Papua nyatanya juga tidak pernah diperhatikan pemerintah,” kata Andy Irfan, di Surabaya, Jumat (23/12).

Andy Irfan menambahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus segera menindaklanjuti kesediaan dialog, melalui langkah – langkah persiapan yang terencana, terukur dan berkesinambungan.

Sementara itu Koordinator Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Surabaya, Enus Madai mengatakan, operasi tumpas Matoa di Paniai yang dilakukan TNI dan Polri, dinilai telah melenceng jauh, karena banyak masyarakat sipil yang menjadi korban penembakan.

” Tujuan utama dari operasi Matoa adalah untuk menumpas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB). Tapi kenyataannya banyak masyarakat sipil yang menjadi korban,” ujar Enus Madai.

Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Surabaya menyayangkan sikap pemerintah dan aparat keamanan yang membatasi dan melarang media meliput konflik di Paniai. Selama ini kekerasan di Paniai tidak terliput oleh media, baik media lokal naupun nasional, sehingga kekerasan semakin menjadi-jadi.

“Presiden selaku Panglima tertinggi TNI / Polri harus memerintahkan penarikan pasukan dari Paniai. Hal ini untuk menjaga agar situasi semakin kondusif,” lanjut Enus yang juga warga asli Paniai.(PetrusR/jto)

 

 

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar Anda