Status Quo Pengelolaan Pelabuhan Hambat Rencana Pemprov Jatim

suasana pelabuhan Tanjung perak

SURABAYA(suarakawan.com)-Keberadaan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang pengelolaannya saat ini masih dalam status quo sejak 7 mei 2011 lalu, akhirnya menghambat rencana Pelabuhan Jawa Timur 1, yang merupakan embrio dari BUMD Provinsi Jawa Timur turut serta dalam pengelolaan pelabuhan.

Apalagi menurut Direktur Utama Pelabuhan Jatim 1, Lukman Ladjoni, sejauh ini  pelabuhan jatim 1 sudah mempersiapkan semua peralatan bongkar muat. Bahkan beberapa pengusaha yang menggunakan jasa kepelabuhanan  akhirnya  mau tidak mau harus mengikuti aturan monopoli harga yang diterapkan PT Pelindo 3.

“Proses konsesi yang seharusnya dilakukan Otoritas Pelabuhan oleh Perintah Kementrian Perhubungan masih terhambat dengan proses audit yang hingga kini belum jelas kapan akan segera selesai, yang seharusnya menurut UU no 17 2008 tentang pelayaran konsesi harus dilakukan sebelum tanggal 7 mei 2011. Kalau begini terus, kapan Jawa Timur bisa maju.” terang Lukman Ladjoni, Sabtu (11/06).

Lukman Ladjoni menambahkan, masa status quo ini sangat mengganggu kinerja embrio Provinsi Jatim ini. ia berharap jika konsesi belum bisa dilaksanakan, seharusnya pemerintah pusat dapat segera menertibkan draft kerjasama antara PT Pelindo 3 dengan Jatim 1 guna memberikan sumbangsih Pendapatan Asli Daerah kepada pemprov Jawa Timur.

Pelabuhan Jatim 1 sendiri sudah berupaya menemui menteri perhubungan, namun hingga saat ini hasilnya juga belum jelas,

Seperti diketahui sebelumnya, Seperti diketahui sesuai undang undang no 17 tahun 2008 tentang pelayaran, Pelindo menjadi pengelola pelabuhan Tanjung Perak Surabaya hingga 7 Mei 2011.

Namun karena Pelindo tidak pernah memberi PAD padaPemprov Jatim akhirnya Pemprov Jatim berusaha mendirikan pelabuhan Jatim 1 untuk pendapatan daerah, namun masih terkendala konsesi yang belum diputuskan.(bs/nas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *